INFOBLORA.ID - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, mendorong masuknya investasi ke wilayah Kabupaten Blora, khususnya di Kecamatan Sambong yang dinilai memiliki potensi besar dari lahan Perhutani untuk pengembangan sektor usaha dan industri.
Menurutnya, kehadiran investor sangat penting untuk membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran di Kabupaten Blora.
“Masuknya investor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Blora,” ujar Siswanto di Blora, Jumat.
Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga perlu ikut memperjuangkan berbagai potensi daerah agar dapat dikembangkan secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas kegiatan DPRD, baik dalam kunjungan kerja maupun rapat, dengan mengangkat tema-tema strategis yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Beberapa isu yang menurutnya perlu menjadi fokus utama antara lain legalitas sumur rakyat, pengelolaan sumur tua dan sumur idle, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pengembangan wilayah kuasa pertambangan seperti WKP Blok Cepu.
“Tema lain seperti ketahanan pangan dan energi juga perlu diangkat dalam setiap kegiatan agar lebih berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Siswanto menegaskan bahwa setiap kegiatan DPRD tidak hanya sebatas agenda formal, tetapi harus memiliki tema, tujuan, serta hasil yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk itu, Sekretariat DPRD diminta menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif dan terukur.
“Setiap kegiatan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan memiliki output serta outcome yang jelas,” katanya.
Ia juga menilai hasil dari setiap kegiatan perlu dipublikasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar pelaksanaannya tidak berjalan parsial.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak, termasuk MPKN, menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kinerja DPRD yang bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Mulai dari input, output hingga outcome harus jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai contoh, dalam pengawasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pihaknya akan terus mendorong peningkatan capaian agar setara dengan daerah lain yang telah mencapai 100 persen.
Dengan demikian, seluruh kegiatan DPRD dan pemerintah daerah diharapkan semakin terintegrasi, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora.
0 komentar:
Posting Komentar