INFOBLORA.ID - Forum Sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blora mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dengan subtema kontribusi jurnalis dalam menangkal disinformasi terhadap program presiden. Pesan utama yang mengemuka, pers dituntut tidak hanya cepat dalam menyajikan informasi, tetapi juga akurat, beretika, dan bertanggung jawab, mengingat kepercayaan publik merupakan modal utama yang tidak dapat digantikan oleh pencitraan semata.
Ketua PWI Blora, Heri Purnomo, menegaskan bahwa bangsa yang kuat membutuhkan pers yang sehat, profesional, independen, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pers yang sehat turut berperan dalam menggerakkan roda ekonomi sekaligus menjaga ketahanan sosial masyarakat.
“Pers yang profesional dan berintegritas akan menciptakan iklim informasi yang sehat. Dari situ kepercayaan publik tumbuh, dan kepercayaan itu berdampak langsung pada stabilitas sosial maupun ekonomi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga mencuat isu efisiensi anggaran yang kerap berdampak pada kemitraan pemerintah dengan media. Pernyataan dari unsur DPRD dinilai menjadi poin politik anggaran yang konkret, yakni komitmen untuk tidak mengerdilkan kemitraan dengan media. Bahkan disebutkan, DPRD Blora tetap mengalokasikan anggaran publikasi atau iklan untuk media massa.
Hal tersebut dinilai penting, mengingat transparansi anggaran kerap melemah bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat pengawasan yang longgar. Celah itu, menurut sejumlah peserta, sering muncul ketika efisiensi dijadikan alasan untuk mengurangi keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, I Komang Gede Irawadi, yang hadir mewakili Bupati Blora, menyampaikan bahwa media merupakan mitra strategis pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers secara positif dan konstruktif.
“Pemerintah terbuka terhadap kritik, selama kritik tersebut bertujuan untuk perbaikan dan pembangunan,” tegasnya.
Dari sisi aparat penegak hukum, Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto menyampaikan bahwa pers memiliki peran penting dalam membantu kontrol sosial sekaligus mengawal kinerja institusi. Namun demikian, ia mengingatkan batas profesional yang harus dijaga insan pers.
“Informasi harus faktual, berimbang, dan tidak menggiring kepercayaan publik ke arah yang keliru,” ujarnya.
Sarasehan HPN 2026 PWI Blora juga menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, Mohammad Jazuli dari Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika. Ia menyoroti bahwa tantangan pers daerah saat ini tidak hanya soal tekanan ekonomi media, tetapi juga disiplin etika dan kualitas kerja jurnalistik di tengah banjir informasi digital.
Dari rangkaian diskusi tersebut, muncul satu kesimpulan penting yang meski tidak selalu nyaman, namun krusial: pers dituntut menjadi pengawas pembangunan, namun pada saat yang sama juga wajib diawasi oleh standar profesinya sendiri. Ketika kontrol sosial berubah menjadi kebisingan tanpa data dan verifikasi, publik menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebaliknya, jika kontrol sosial dijalankan dengan keberanian, ketelitian, dan integritas, maka kebijakan publik—termasuk layanan dasar—tidak mudah disembunyikan di balik narasi seremonial semata.
0 komentar:
Posting Komentar