INFOBLORA.ID - Kabupaten Blora menjadi satu dari sembilan daerah yang diusulkan sebagai kawasan industri di Provinsi Jawa Tengah. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, menegaskan kesiapan Blora untuk berkembang sebagai kawasan industri berbasis gas bumi.
Siswanto menyampaikan, Blora tidak lagi hanya menjadi penonton dalam peta industri nasional, melainkan siap bertransformasi menjadi pusat hilirisasi berbasis gas bumi dan manufaktur yang ditopang konektivitas transportasi modern.
“Blora bukan lagi sekadar penonton dalam industri nasional. Kami siap menjadi pusat hilirisasi berbasis gas bumi dan manufaktur yang didukung konektivitas transportasi modern,” tegas Siswanto.
Ia menjelaskan, berbeda dengan kawasan industri lain yang berbasis manufaktur murni, Kawasan Industri Blora diproyeksikan menjadi Kawasan Industri Berbasis Gas. Potensi tersebut didukung cadangan gas bumi yang melimpah dari Blok Gundih dan Blok Cepu yang dikelola oleh Pertamina bersama mitra strategis.
“Blora memiliki cadangan gas bumi yang besar. Ini menjadi kekuatan utama untuk menawarkan efisiensi energi bagi industri dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Menurutnya, hilirisasi gas dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari pupuk, bahan kimia, hingga pembangkit energi listrik mandiri untuk kebutuhan kawasan industri. Targetnya, kawasan industri di Blora mampu menarik investor sektor petrokimia dan industri padat energi yang membutuhkan suplai gas stabil dan berkelanjutan.
Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ADKASI) menambahkan, Blora memiliki keunggulan infrastruktur transportasi dan logistik yang sejajar dengan kota-kota besar.
“Blora punya Bandara Ngloram yang bisa menjadi pintu gerbang akses eksekutif dan teknisi ahli, mempermudah mobilitas bisnis dari Jakarta maupun luar negeri,” jelasnya.
Selain itu, jalur kereta api ganda yang melintasi Cepu terhubung langsung dengan dua pelabuhan utama, yakni Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya. Kondisi ini dinilai akan mempercepat arus distribusi barang dan bahan baku dengan biaya yang lebih efisien.
Keunggulan lainnya adalah ketersediaan lahan yang luas. Hampir 50 persen wilayah Blora merupakan kawasan hutan produksi. Melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Lahan (KSP), pemerintah daerah dapat bersinergi dengan Perhutani untuk menyediakan lahan industri yang siap bangun tanpa proses pembebasan lahan yang rumit.
“Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor karena prosesnya lebih efisien dan terencana,” imbuhnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, Siswanto menyebut Blora menawarkan efisiensi biaya tenaga kerja dengan produktivitas yang tetap tinggi. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora tahun 2026 diproyeksikan berada di kisaran Rp 2.383.928, jauh lebih kompetitif dibandingkan kawasan industri besar seperti Jababeka atau wilayah Jawa Barat yang telah berada di atas Rp 5 juta.
“Selain kompetitif dari sisi upah, kualitas SDM Blora juga unggul karena menjadi pusat pendidikan migas nasional melalui PPSDM Migas. Ini memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang teknik dan industri,” tandasnya.
Dengan masuknya Blora dalam peta usulan Kawasan Industri Jawa Tengah, diharapkan terjadi transformasi ekonomi signifikan yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blora dan sekitarnya.
0 komentar:
Posting Komentar