.
Komitmen pasangan Bupati Djoko Nugroho dan Wakil Bupati H.Arief
Rohman M.Si untuk memajukan kawasan Blora Selatan yang selama ini
tertinggal dan menjadi kantong kemiskinan memperoleh jalan cerah.
Bupati Bojonegoro dan Bupati Ngawi yang wilayahnya berbatasan
langsung dengan Blora di bagian selatan sepakat untuk secara
bersama-sama membangun perbatasan setelah melalui berbagai
pembahasan.
Hal senada disampaikan Bupati
Bojonegoro Dr. Hj. Anna Muawanah. Dirinya mengaku senang jika
beberapa kepala daerah yang memiliki perbatasan seperti ini bisa
melakukan kerjasama pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kata sepakat itupun langsung diresmikan
dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama “WIRANEGORO” antara
Bupati Blora Djoko Nugroho, Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Muawanah,
dan Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono, di Rumah Dinas Bupati
Bojonegoro, Senin (19/11/2018) dengan disaksikan langsung Menteri
Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prof. Dr. Pratikno M.Soc, Sc.
Untuk diketahui, Wiranegoro sendiri
merupakan singkatan dari nama tiga Kabupaten yang melaksanakan
kesepakatan bersama kali ini, yakni Ngawi-Blora-Bojonegoro.
Bupati Djoko Nugroho menyampaikan bahwa
penandatanganan kesepakatan bersama ini dilatarbelakangi kesadaran
bersama untuk melaksanakan pembangunan dari wilayah perbatasan agar
akses masyarakat bisa semakin bagus, tidak kalah dengan pusat
Kabupaten.
“Kabupaten Blora di wilayah selatan
yang berbatasan langsung dengan Ngawi dan Bojonegoro merupakan
kawasan hutan. Disana banyak pedesaan yang menjadi kantong kemiskinan
karena keterbatasan akses. Lebih dekat ke Ngraho Bojonegoro dan ke
Ngawi, daripada ke Blora. Namun jalan menuju Ngawi jelek. Sedangkan
untuk ke Ngraho saja tidak ada jembatan, hanya memakai perahu,”
ucap Bupati.
Sehingga dengan adanya kesepakatan
bersama ini pihaknya berharap ketiga Bupati bisa bersama-sama untuk
mulai memperhatikan wilayah pinggiran.
“Ini momentum yang bagus, apalagi
bisa disaksikan oleh Menteri Sekretaris Negara secara langsung.
Semoga hal ini bisa terdengar sampai pusat dan mendapatkan dukungan,”
lanjut Bupati Djoko Nugroho.
Dari kesepakatan ini, pihaknya
menginginkan pembangunan jembatan Bengawan Solo penghubung
Kradenan-Ngraho bisa segera dilakukan. Selain itu juga pembangunan
jalan tembus Randublatung-Ngawi melalui Getas-Banjarejo-Pitu.
Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono
menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya pembangunan wilayah
dari pinggiran, dimana akan dimulai bersama Blora dan Bojonegoro.
“Kami yang punya perbatasan dengan
Blora dan Bojonegoro mulai merasa malu ketika melihat wilayah
pinggiran masih jelek. Sehingga dengan ini akan timbul semangat untuk
bersama-sama membangun dari pinggiran. Apa yang bisa dikerjasamakan
akan dilakukan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat,”
ungkapnya.
Diplomasi meja makan, tiga pimpinan Kabupaten yakni Blora, Bojonegoro dan Ngawi duduk bersama satu meja dengan Mensesneg usai makan makan siang dilanjutkan rembugan pembangunan daerah. (foto: dok-ib) |
“Misalnya banyak warga empat
Kecamatan di Blora bagian selatan yang sekolah di Ngraho. Banyak juga
warga Ngraho yang belanja bahan pangan ke Blora. Mereka saling
ketergantungan dan saling membutuhkan. Jika aksesnya ditingkatkan,
maka ekonomi akan meningkat dan kesejahteraan semakin dirasakan.
Begitu juga dengan Bojonegoro yang berbatasan dengan Ngawi,” terang
Bu Anna, panggilan akrabnya.
Atas terselenggaranya acara ini,
Mensesneg Prof Pratikno pun mengapresiasi dan bangga atas langkah
ketiga Bupati yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan masyarakat
dengan melakukan kesepakatan bersama.
“Jujur kegiatan ini tidak masuk
agenda protokoler Mensesneg. Saya tadi habis mendampingi Pak Presiden
Jokowi di Lamongan untuk sejumlah agenda kunjungan kerja lantas
menuju Bojonegoro untuk menjenguk orangtua. Namun setelah diundang ke
Rumah Dinas Bupati, ternyata didaulat untuk menyaksikan
penandatanganan kesepakatan bersama tiga pimpinan daerah yang akan
membangun wilayah perbatasan. Saya turut senang dan bangga, Presiden
Jokowi pasti akan senang mendengar kepala daerah yang terus melakukan
terobosan seperti ini,” ucap Mensesneg.
Menurut Mensesneg, membangun perbatasan
rupanya tidak hanya dari Papua maupun Sabang. Namun daerah perbatasan
antar Kabupaten juga harus diperhatikan para Kepala Daerah.
“Disini Bojonegoro, Blora dan Ngawi
telah memulainya. Ini langkah yang bagus dan bisa menjadi contoh
daerah lainnya,” lanjutnya.
Sebelum penandatanganan, terlebih
dahulu dilakukan ramah tamah. Dimana para pimpinan tiga Kabupaten
bersama Mensesneg makan siang bersama dan duduk satu meja
membicarakan perencanaan pembangunan perbatasan masing-masing.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut
Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si, Wakil Bupati Bojonegoro Drs.
Budi Irawanto, M.Pd, Forkopimda Bojonegoro serta OPD terkait dari
ketiga Kabupaten.
(berita sebelumnya : klik - Naik Perahu Bersama, Bupati Blora dan Bojonegoro Sepakat Bangun Jembatan Kradenan-Ngraho)
(berita sebelumnya : klik - Naik Perahu Bersama, Bupati Blora dan Bojonegoro Sepakat Bangun Jembatan Kradenan-Ngraho)
Dari Kabupaten Blora turut hadir
Asisten Pemerintahan Setyo Edy SH, M.Hum, Plt. Kepala Bappeda Ir.
Reni Miharti, M.Agr.Bus, Kepala DPUPR Ir. Samgautama K, MT, Kepala
Kesbangpol Achmad Nurhidayat SH, M.Si, MM, Kepala Satpol PP Blora,
Anang Sri Danaryanto S.Sos, MMA, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Iwan
Setiyarso, S.Sos, M.Si, dan Kepala Bagian Humas Protokol Hariyanto
SIP, M.Si.
Sementara itu, Sabtu lalu (17/11/2018)
telah dilakukan peninjauan wilayah perbatasan Blora-Bojonegoro oleh
kedua Bupati di Desa Medalem Kecamatan Kradenan yang akan dijadikan
lokasi pembangunan jembatan di atas Bengawan Solo. (Humas Blora | res-ib)
0 komentar:
Posting Komentar