Blora, Bojonegoro dan Ngawi Sepakat Bangun Akses Perbatasan Wilayah

Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur wilayah Perbatasan dipimpin Bupati Djoko Nugroho, Kamis (24/5/2018). (foto: dok-ib)

BLORA. Tiga Kabupaten yang berada di perbatasan dua provinsi, yakni Kabupaten Blora (Jateng), Bojonegoro dan Ngawi (Jatim) sepakat untuk bersama-sama membangun akses perbatasan wilayah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Kesepakatan itu terjalin dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan yang dipimpin Bupati Blora Djoko Nugroho, dan dihadiri Pj Bupati Bojonegoro Dr Suprianto SH MH, dan Bupati Ngawi yang diwakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hadi Suroso.

Dengan disaksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Bappeda Jawa Timur, dan Bappeda masing-masing Kabupaten. Tiga kepala daerah ini sepakat melaksanakan pembangunan infrastruktur perbatasan berupa jalan dan jembatan.

Diantaranya adalah pembangunan Jembatan Medalem - Ngraho yang menghubungkan akses Kecamatan Kradenan (Blora) menuju Kecamatan Ngraho (Bojonegoro). Selain itu akan membangun akses Jalan dan Jembatan di jalur Randublatung - Getas (Blora) tembus ke Banjarejo - Pitu (Kabupaten Ngawi), dimana akses itu merupakan jalan utama penghubung desa hutan di wilayah Blora selatan.

Berdasarkan hasil rakor tersebut, ketiga daerah ingin pembangunan ini bisa dilaksanakan pada tahun 2019 dan mulai disusun rencananya mulai saat ini. Dimana sebagai tahap awal memerlukan penyusunan kesepakatan antar Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Kabupaten, mengingat pembangunan ini melibatkan 3 kabupaten di 2 provinsi.

Berlatar belakang peta rencana pembanguna insfrastruktur, Bupati Blora menjelaskan alasan pentingnya membangun wilayah perbatasan. (foto: dok-ib)

Bupati Djoko Nugroho dalam sambutannya ketika memimpin rapat di Aula Hotel Arra Amandaru Cepu menyatakan bahwa saat ini Pemkab Blora sedang memprioritaskan pemerataan pembangunan di Blora Selatan yang berbatasan langsung dengan Bojonegoro dan Ngawi. Sehingga perlu adanya kesepahaman antar wilayah untuk membangun bersama.

“Posisi geografis Kabupaten Blora kurang menguntungkan, karena tidak terletak di dua jalur potensial, tidak pantura dan tidak selatan. Jadi di tengah-tengah. Kondisi ini semakin tidak menguntungkan karena hampir 50% wilayah Blora adalah kawasan hutan milik Perhutani. Sehingga kami harus berusaha keras membuka akses supaya ekonomi bisa tumbuh.” papar Bupati.

Diketahui bersama, Kabupaten Blora memiliki 130 desa yang berada di kawasan hutan, dan semua membutuhkan akses yang baik agar ekonominya bisa berkembang. Salah satunya ditempuh dengan adanya pembangunan jalan perbatasan seperti ini.

“Contoh, warga Desa Getas Kecamatan Kradenan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lebih dekat ke Ngawi yang hanya berjarak 4 kilometer dengan jalan jelek. Sebaliknya jika ingin ke Blora harus menempuh jarak sejauh 60 kilometer. Sehingga Blora dan Ngawi harus sepakat membangun akses kedua wilayah,” lanjut Bupati.

Begitu juga dengan warga Kradenan dan Ngraho yang kesehariannya hanya terhubung dengan perahu penyeberangan dalam melaksanakan aktifitas ekonomi. Mereka membutuhkan jembatan di Bengawan Solo agar akses semakin lancar dan diyakini bisa mempercepat pertumbungan ekonomi.

Melalui Rakor ini, diharapkan terwujud sebuah kesepakatan yang konstruktif antara ketiga Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat di kawasan hutan.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Bojonegoro, Dr Suprianto SH MH menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan tersebut. Pemkab Bojonegoro sendiri sudah menyiapkan studi lapangan untuk pembangunan jembatan Medalem-Ngraho. Namun demikian, pihaknya ingin terlebih dahulu terjalin kesepakatan antar daerah sebagai payung hukum kerjasama pembangunan.

Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi, pihaknya, melalui Kepala Dinas PU, Hadi Suroso juga menyatakan kesediaanya untuk melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blora dalam pembangunan akses jalan Randublatung-Getas-Banjarejo. Hal ini semata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Djoko Nugroho sangat menyambut baik kesediaan pihak-pihak terkait, termasuk dari Perhutani dalam upaya rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Blora bagian selatan menuju kabupaten tetangga. Selanjutnya, dia meminta OPD terkait untuk segera melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk terwujudnya pembangunan tersebut.

Rakor ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Blora, Asisten I dan Asisten II Sekda Blora dan Adm KPH Ngawi. (jo-infoblora)