Kades Diminta Gunakan Dana Desa Untuk Pembangunan Padat Karya Tunai

Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI berikan arahan terkait penggunaan dana desa di 2018. (foto: jo-infoblora)

BLORA. Penggunaan Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa di Kabupaten Blora terus dikawal agar hasilnya bisa maksimal untuk kemakmuran warga desa. Sebagai salah satu bentuk pengawalannya melalui acara Diseminasi Dana Desa yang diselenggarakan Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI pada hari Jumat (13/4/2018).

Bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri, acara diseminasi yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora diikuti 300 peserta yang terdiri jajaran Forkopimda, Sekda, Kepala OPD terkait, Camat dan seluruh Kepala Desa se Kabupaten Blora.

Untuk diketahui, diseminasi sendiri adalah proses penyampaian dan penyebarluasan informasi tentang inovasi suatu program, dalam hal ini inovasi dalam penggunaan dana desa yang difokuskan untuk kegiatan padat karya tunai.

Dalam sambutannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME menyatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan yang merata, Presiden Jokowi berkomitmen sejak 2015 mulai mengucurkan dana desa agar pembangunan bisa dilaksanakan mulai dari pedesaan.

“Hingga saat ini besaran dana desa secara nasional terus bertambah. Untuk Blora sendiri saat ini memperoleh dana desa sebesar Rp 229,7 miliar untuk 271 desa. Maka jika dirata-rata setiap desa memperoleh dana desa hampir Rap 1 miliar. Kami ingin proses pencairan dan pengunaan dana desa bisa dilaksanakan dengan betul,” ucap Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME.

Tahun ini, pihaknya meminta seluruh Kepala Desa untuk fokus menggunakan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan harus dilaksanakan melalui padat karya tunai, sesuai tema “Diseminasi Dana Desa, Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”.

“Padat Karya Tunai, artinya pembangunan dilaksanakan oleh desa dengan tenaga kerja masyarakat setempat dan digaji secara tunai, bisa harian atau mingguan. Fokus pada 3 sampai 5 proyek saja, agar hasil pembangunannya bisa dirasakan dampaknya. Jangan diecer-ecer,” lanjut Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME, yang asli Rembang ini.

Pihaknya meminta agar penggunaan dana desa untuk padat karya ini, misalnya pembangunan jalan desa bisa menyerap tenaga kerja lokal. Prioritasnya adalah tenaga kerja dari para pengangguran di desa, setengah pengangguran, penduduk miskin, warga penerima rastra dan PKH, serta keluarga yang memiliki anak kurang gizi.

“Jika ini berhasil dilaksanakan, maka hasil pembangunan desa bisa dirasakan dan kemiskinan bisa ditekan karena dana desa bisa menjadi penghasilan warga sendiri. Selain itu juga mencegah warga desa berbondong-bondong mencari pekerjaan ke kota,” terangnya.

Mendengar paparan Dirjen Perimbangan Keuangan yang mengelola penyaluran dana desa, Bupati Djoko Nugroho menyambut baik dan memberikan semangat kepada seluruh Kepada Desa untuk bekerja sungguh-sungguh dalam memanfaatkan dana desa.

“Saat ini tingkat kemiskinan Kabupaten Blora sebesar 13 persen dan menempati rangking ke 18 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dengan adanya dana desa ini, saya minta seluruh Kades bisa memanfaatkan untuk padat karya agar warga jenengan bisa memperoleh pendapatan dari proyek pembangunan desanya sendiri. Dengan begitu bisa membuka lowongan pekerjaan di desa dan mengurangi angka kemiskinan,” tegas Bupati Djoko Nugroho.

Masih menurut Bupati, kalau setiap desa per tahun bisa mengentaskan 10 warganya dari kemiskinan melalui program padat karya dana desa. Maka akan ada 2710 warga dari 271 desa se Kabupaten Blora yang keluar dari garis kemiskinan setiap tahunnya. Ini akan berdampak bagus pada perekonomian masyarakat.

“Bagi Kepala Desa yang berhasil melaksanakan ini nanti akan ada reward khusus dari Pemkab. Mari bersama-sama kita kroyok penanganan kemiskinan melalui padat karya tunai,” pungkas Bupati.

Diseminasi diakhiri dengan sosialisasi tata cara pencairan dana desa dan pelaksanaan pertanggungjawabannya dari perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (humaskab | jo-infoblora)