Rapat SKK Migas Jabanusa, Bupati : Proses Perizinan Migas di Blora Singkat

Bupati Blora H.Djoko Nugroho (kemeja putih) menjadi salah satu pembicara dalam rapat berkala Kehumasan Jabanusa 2016. (foto: andi-infoblora)

BLORA. Bupati Blora H.Djoko Nugroho sebagai salah satu pimpinan daerah penghasil migas di Jawa Tengah memperoleh kepercayaan untuk menjadi pembicara dalam acara Rapat Berkala Kehumasan SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) 2016 yang berlangsung 27-28 Juli kemarin di Denpasar Bali, karena dinilai telah berhasil melaksanakan penyederhanaan perizinan kegiatan hulu migas.

Dengan mengangkat tema “Dukungan Perizinan Pusat dan Daerah untuk Percepatan Kegiatan Hulu Migas”, Bupati H.Djoko Nugroho menegaskan bahwa hingga kini proses perizinan kegiatan migas di Blora cukup singkat. Pasalnya Pemkab Blora telah melaksanakan instruksi Presiden terkait penyederhanaan prosedur perizinan di segala bidang khususnya migas baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pusat, Daerah, dan SKK Migas ketiganya adalah pemerintah. Sehingga hanya diperlukan sinkronisasi komitmen untuk mewujudkan percepatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas dengan dibarengi penyederhanaan proses perijinan,” ucap Bupati H.Djoko Nugroho di depan peserta rapat SKK Migas Jabanusa.

Bupati menjelasnkan bahwa tata cara pemerintah daerah Kabupaten Blora dalam mendukung proses percepatan kegiatan hulu migas di daerah adalah dengan menerima secara baik KKKS/investor dengan melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), SKPD terkait beserta Camat sekaligus Kepala Desa setempat untuk melaksanakan rapat bersama guna memenuhi percepatan proses perijinannya.

Pembukaan rapat berkala Kehumasan SKK Migas Jabanusa di Denpasar Bali dihadiri Bupati Blora dan Budayawan Emha Ainun Najib. (foto: andi-infoblora)

“Semua pihak terkait kita kumpulkan dalam satu forum, sehingga perijinan bisa segera diselesaikan dalam satu kali pertemuan tersebut. Tidak perlu proses yang bertele-tele sehingga memakan waktu cukup lama. Jika ada yang kurang jelas, dalam forum tersebut juga bisa dibahas bersama-sama. Demi kemajuan daerah, jangan mempersulit perijinan,” lanjut Bupati.

Bupati Blora juga sepakat dengan menghilangkan kebijakan aturan pusat mengenai kewajiban pajak & retribusi dalam proses perijinan migas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Selain Bupati Blora, pembicara lainnya dalam acara rapat tersebut adalah Kustanta Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Kementerian KLH, Yulio T Direktur Bidang Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Budi Agustiono Sekretaris SKK Migas serta Emha Ainun Najib tokoh nasional sekaligus budayawan Indonesia.

Diketahui bersama, masalah perizinan yang berbelit mengenai kegiatan migas di Indonesia memang terus menjadi sorotan. Sementara  masih ada  341 perizinan yang tersebar di 17 instansi di berbagai departemen pemerintah pusat dan daerah.

Selain terhambat masalah perizinan, kegiatan industri migas juga terhambat pembebasan lahan. Tak ayal, jeda waktu antara penemuan cadangan baru sampai tahap produksi minyak dan gas di Indonesia rata-rata masih melampui 10 tahun. Bahkan ada yang membutuhkan waktu 18 tahun untuk bisa memproduksi.

“Padahal, kontrak KKKS hanya 30 tahun. Karena itulah kini sebagian besar di antara mereka, karena itulah banyak KKKS yang kemudian mengajukan perpanjangan kontrak karena merasa waktu mereka habis untuk mengurus izin dan membebaskan lahan,” kata Sekretaris SKK Migas  Budi Agustiono didampingi Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Masyhar, Kamis (28/7).

Untuk mempercepat perizinan dalam industri hulu migas,  Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas telah mengusulkan mengurangi pintu perizinan, menyederhanakan dan mempercepat tata waktu lewat pembentukan tiga cluster perizinan.

Tiga cluster itu meliputi: kelompok perizinan tata ruang;  kelompok perizinan lingkungan, keselamatan dan keamanan; kelompok perizinan penggunaan sumber daya dan infsrastruktur lainnya.

“SKK Migas melihat lewat penetapan tiga cluster itu percepatan perizinan bisa dilakukan secara efektif. Dalam usulan kami, Yang mengurus semua izin SKK Migas  dan nanti akan langsung diserahkan pada BPKM untuk mendapatkan persetujuan. Usulan ini sudah mulai dibahas, mudah-mudahan bisa jadi solusi,” kata  Didik S Setyadi, Kapokja Formalitas SKK Migas.

Didik mencontohkan, pada cluster perizinan tata ruang  akan meliputi  segala perizinan yang terkait dengan izin prinsip, izin lokasi, IMB dan izin penggunaan jalan. Sementara ckuster perizinan lingkungan, keselamatan dan keamanan  akan meliputi izin gangguan (HO), UKL/UPL, Amdal, Izin pinjam pakai kawasan hutan, izin lingkungan , izin dumping , izin handak dll.

Sedangkan cluster perizinan penggunaan sumber daya dan infrastruktur lainnya akan meliputi, antara lain, izin pemanfaatan air sungai, izin perlintasan kereta api, dan izin perairan.

Satu hal yang harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan, khususnya aparat negara, Lanjut Didik S Setyadi,  kegiatan dalam industri hulu migas adalah kegiatan negara.  Contoh paling sederhana, seluruh lahan yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan hulu migas tercatat sebagai aset milik negara.

“Jadi lahan-lahan yang dibebaskan dalam kegiatan hulu migas itu adalah aset negara. Tidak ada satupun negara di dunia, kegiatan negara harus mengurus perizinan pada penyelenggara negara. Semestinya, penyelenggara negara cukup melakukan koordinasi dan kemudian membuat Ketetapan,” katanya.

Sementara itu budayawan Emha Ainun Najib  menilai  terlalu banyak aturan negara yang tidak jelas. Hal ini disebabkan, karena setiap kata dalam aturan ditafsirkan bermacam sesuai dengan kepentingan yang berujung pada pemujaan materi.

“Filosofi dasar negara Indonesia, Pancasila menekankan pada Keadilan Sosial Bagi Sekuruh  Rakyat Indonesia. Faktanya, Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan baru pemerataan. Situasi ini membuat banyak pemimpin berlaku sebagai Sudra, pemuja materi bukan Brahmana,” kata Cak Nun.

Pada pemimpin, kata Cak Nun, semestinya sadar bahwa hidup ini akan abadi. Sehingga mereka yang menyalahgunakan kekuasaan tidak akan bisa lari dari tanggungjawab.

“Hidup abadi itu benar, karena setelah mati nanti hidup lagi, maka hati-hati. Surga Neraka itu serius. Abadinya Tuhan dan manusia tentu berbeda. Karena itu semestinya semua pemimpin menjalankan tugas kepemimpinan dengan benar yakni mengayomi rakyat. Menyatu dengan rakyat sebagaimana konsep Manunggaling kawula lan Gusti,” tegas Cak Nun. (rs-infoblora)