Kritisi Kinerja Pemkab, DPRD Singgung Kasus Bentolo Hingga Pemberantasan Togel

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Blora dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap raperda APBD 2016
kemarin digunakan anggota dewan untuk mengkritisi kinerja Pemkab. (foto: tg-dppkki)

BLORA. Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Blora bersama jajaran Pemkab dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Jumat (13/11) pukul 10.15 WIB kemarin, dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perda (raperda) APBD 2016 menjadi ajang anggota dewan untuk mengkritisi kinerja jajaran eksekutif.

Seperti yang disampaikan oleh Setyaji Setyawijaya SH anggota dewan dari PKS sebagai perwakilan gabungan fraksi-fraksi kemarin, ada 15 poin kritikan, saran dan masukan untuk Pemkab Blora dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Dalam rapat pemandangan umum fraksi ini, saya sebagai wakil dari gabungan fraksi ingin menyampaikan beberapa masukan bahkan bisa dikatakan kritik pedas untuk jajaran Pemkab agar kedepan Blora semakin baik,” kata Setyaji Setyawijaya, Jumat (13/11) kemarin.

Beberapa isu besar yang diangkat adalah perlunya Pemkab melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pencemaran Waduk Bentolo  dan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian togel, karaoke ilegal dan semakin banyaknya PSK yang berkeliaran tengah malam.

Selain itu, menurutnya hingga saat ini penyusunan raperda APBD 2016 antara Pemkab dan DPRD telah berjalan lancar, hanya saja agar kedepan pelaksanaannya bisa lebih baik perlu adanya usaha-usaha atau kiat khusus sehingga penyerapan anggaran lebih optimal untuk pembangunan.

Kalangan DPRD juga meminta pelaksanaan lelang proyek-proyek pembangunan di tahun 2016 mendatang bisa dilakukan dengan transparan dan terbuka. “Jangan sampai dijumpai adanya perilaku asal tunjuk untuk menentukan pelaksana proyek pembangunan,” tegas Setyaji Setyawijaya.

Kemudian, tingginya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2016 yang mencapai Rp 210 miliar lebih, membuat anggota dewan berharap Pemkab bisa menyusun berbagai langkah kongkrit untuk mengoptimalkan semua potensi PAD agar target bisa terpenuhi.

“Optimalisasi potensi PAD di bidang migas, kehutanan dan sektor retribusi perlu dilakukan. Kami di DPRD akan mendukung dan membantu menyusun kebijakan baru untuk optimalisasi potensi PAD di sektor retribusi,” lanjut Setyaji Setyawijaya.

Dari upaya optimalisasi potensi PAD tersebut, pihaknya meminta agar Pemkab mengimbanginya dengan memberikan keterbukaan informasi tentang pencapaian PAD yang ada di semua SKPD. “Masyarakat berhak tahu sampai mana capaian PAD yang diperoleh Pemkab,” tegasnya.

Sementara itu menyikapi datangnya musim hujan dan musim tanam, para anggota dewan meminta agar Pemkab bisa mempersiapkan serta memastikan kebutuhan pupuk dan bibit tanaman pangan bisa terpenuhi dengan baik.

Pemkab juga diminta terus meningkatkan kesiap-siagaan penanggulangan bencana mengingat wilayah Kabupaten Blora memiliki potensi bencana alam yang cukup banyak. Setelah bahaya kekeringan dan kebakaran saat musim kemarau kemarin, kini dihadapkan dengan potensi bencana angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor.

Pelaksanaan Pilkada 2015 yang semakin dekat juga tidak luput dari perhatian DPRD. Pemkab diminta meningkatkan netralitas PNS di semua jajaran pemerintahan dan menyukseskan tahapan Pilkada dengan aman lancar, yang didukung pengamanan dari Polres, Kodim dan Satpol PP.

Selanjutnya tentang pelaksanaan pembangunan di tahun 2015 yang hanya menyisakan waktu 1,5 bulan kedepan membuat DPRD mendorong Pamkab untuk segera melakukan percepatan pembangunan terlebih musim hujan mulai datang. “Jangan sampai ada SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang tinggi lagi,” tegasnya.

Di sektor kepegawaian, anggota dewan meminta agar Pemkab Blora segera menghapuskan adanya rangkap jabatan seperti halnya yang terjadi di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. “Ada dijumpai seorang kepala sekolah yang merangkap sebagai pengawas, tentu saja ini akan berpengaruh pada kinerja yang kurang maksimal,” kata Setyaji.

Khusus bidang kesehatan, Pemkab melalui Dinas Kesehatan diminta untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengintensifkan sosialisasi layanan jaminan kesehatan BPJS ke masyarakat pedesaan yang hingga saat ini maasih banyak yang bingung.

Terakhir, pihaknya meminta agar Pemkab terus menambah titik-titik lampu penerangan jalan raya mengingat wilayah Blora banyak yang terdiri dari hutan sehingga penerangan malam hari sangat penting untuk meminimalisir potensi kecelakaan. (tio-infoblora)