Evaluasi Gubernur Belum Turun, Penetapan Perda APBD 2016 Batal Digelar Jumat Ini

Siswanto, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Blora. (foto: tq-ib)

BLORA. Rencana Pemkab Blora dan DPRD untuk menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan peraturan daerah (perda) APBD 2016 pada hari Jumat (20/11) kali ini nampaknya batal. Pasalnya dokumen ranperda APBD 2016 yang telah disepakati Pemkab dan DPRD pada Jumat (13/11) lalu hingga saat ini masih dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Penjabat (Pj) Bupati Blora, Ihwan Sudrajat setelah menyepakati ranperda APBD 2016 minggu lalu sempat berkata bahwa pihaknya secepatnya akan mengirim dokumen APBD 2016 kepada gubernur untuk dievaluasi dan setelah itu secepatkan akan ditindaklanjuti jika ada yang perlu diperbaiki untuk segera ditetapkan sebagai perda bersama DPRD. “Mohon doanya semoga minggu depan (Jumat ini-red) bisa ditetapkan menjadi perda APBD,” kata Ihwan saat itu.

Namun hingga hari ini proses evaluasi gubernur belum selesai dan hasilnya belum turun sehingga rapat paripurna penetapan perda APBD 2016 belum bisa dilakukan.

Siswanto, ketua badan legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Blora saat dihubungi kemarin mengaku bahwa pihak DPRD masih menunggu kabar dari Pemkab perihal evaluasi Gubernur. “Biasanya proses evaluasi oleh Gubernur memakan waktu maksimal 2 minggu setelah diserahkan oleh Pemkab. Jika baru disahkan minggu lalu dan dikirim Pemkab beberapa hari setelahnya, mungkin minggu depan baru bisa turun evaluasi gubernurnya,” ungkap Siswanto.

Menurutnya memang seperti itu mekanisme penetapan ranperda APBD menjadi perda APBD. Harus melalui tahapan evaluasi gubernur terlebih dahulu agar program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten tidak menyimpang dari kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi.

“Secepatnya jika sudah dapat kabar bahwa evaluasi turun, kami akan segera berkoordinasi dengan Pemkab untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dengan agenda pengesahan perda APBD Blora 2016. Semoga tidak ada banyak revisi dari gubernur sehingga bisa secepatnya disahkan,” pungkas Siswanto. (tio-infoblora)