Petugas Gabungan Tertibkan Lapak PKL di Perbatasan Blora-Bojonegoro

Petugas Satpol PP sedang menertibkan lapak PKL yang berada di sekitar tugu batas Jateng-Jatim
wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Selasa (1/9).

BLORA. Kawasan perbatasan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Bojonegoro yang sekaligus menjadi perbatasan Jateng-Jatim kini disorot aparat Satpol PP baik Satpol PP Jateng maupun Satpol PP Jatim. Pasalnya di wilayah ini banyak didirikan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keberadaannya dianggap liar dan merusak keindahan serta ketertiban wilayah setempat.

Selasa (1/9) siang tampak petugas Satpol PP gabungan dari Blora Jateng dan Bojonegoro Jatim melakukan penertiban lapak PKL yang berada di sekitar jembatan Sungai Bengawan Solo Kecamatan Cepu, kawasan tugu batas kedua kabupaten dan provinsi tersebut.

Sekretaris Satpol PP Jateng, Agus Waluyo saat mengikuti operasi penertiban lapak PKL di Kecamatan Cepu mengungkapkan bahwa penertiban ini dilakukan untuk kembali menciptakan suasana tertib, indah dan menghindari kerawanan umum. “Kali ini kami lakukan penertiban di wilayah Kabupaten Blora perbatasan Jawa Timur. Karena wilayah ini kini menjadi kumuh, jauh dari kesan indah. Padahal disini berdiri tugu batas provinsi yang harusnya tertata rapi,” jelas Agus Waluyo.

Satpol PP membongkar tenda PKL yang ditinggalkan siang hari setelah berjualan di kawasan perbatasan Jateng-Jatim.

”Semua yang mengundang kerawanan dan mengganggu keindahan akan kita tertibkan karena melanggar perda nomor 1990 tentang kebersihan,keindahan,ketertiban(K3),” lanjutnya.

Menurutnya selama ini tanah milik pemerintah yang digunakan untuk tempat usaha harus meminta izin kepada pemerintahan setempat. Tidak terkecuali bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempatinya untuk berjualan.

”Logikanya, kalau menempati tanah Pemkab, harus ada izin dari Pemkab atau pemerintah Kecamatan. Meskipun hanya sekadar pemberitahuan. Contohnya keberadaan PKL yang berada di sekitat jembatan Bengawan Solo perbatasan Jateng dan Jatim tersebut dinilai mengganggu keindahan. Terlebih keberadaanya tepat pada pintu masuk dan keluar pada lintas tengah Jateng-Jatim,” tambah Agus.

Berdasarkan informasi, empat bulan lalu lapak PKL di wilayah ini sudah dibongkar dan ditertibkan bahkan juga mendapat peringatan dari satpol PP Kabupaten Blora. Pihaknya meminta agar setelah digunakan untuk berjualan pada malam hari harus dibersihkan, namun kenyataan di lapangan pada siang hati masih banyak lapak yang tetap berdiri.

Lapak PKL di dekat jembatan Bengawan Solo Kecamatan Cepu dibersihkan agar kawasan tersebut tampak indah dan rapi.

Dia mengimbau, masyarakat bisa menjalankan perekonomiaannya tapi tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak mengganggu keindahan sehingga perputaran ekonomi juga bisa berjalan lancar.

”Setelah jualan pada jam yang sudah ditentukan yaitu jam 15.00 wib sampai selesai, pagi harinya harus sudah bersih dan jalan protokol maupun tempat lain seperti perbatasan ini bisa dilihat indah kembali dan para pejalan kaki yang jalan juga bisa nyaman,” pesannya.

Sementara itu, ketua paguyuban PKL setempat Sujoko, mengaku legowo dengan tindakan Satpol PP yang membongkar lapaknya. Sebab memang sebelumnya memang kami sudah diperingatkan oleh Satpol PP. ”Ya mau gimana lagi memang salah. Kami juga sudah diberi peringatan sebelumnya oleh petugas Satpol PP tapi kami langgar,” ungkapnya.

Hanya, pihaknya berharap pemerintah memberikan perhatian khusus untuk PKL. Setidaknya disedikan selter yang digunakan untuk berjualan. Sehingga para PKL yang berjualan nantinya tidak melanggar aturan yang ada.

”Kami berharap pemerintah memberikan pembinaan dan selter kepada PKL. Bukan hanya sekedar penertiban saja. Dengan tujuan agar nantinya para PKL bisa tertib pada aturan yang ada dan tentu itu juga mempermudah untuk memantau keadaan yang kaitannya dengan ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Namun hingga saat ini juga belum ada perhatian dari pemerintah terkait usulan kami itu,” harapnya. (rs-infoblora)