Di Hadapan Anggota MPR-RI, Bupati Kembali Perjuangkan Keadilan DBH Migas

Bupati Djoko Nugroho kembali suarakan tuntutan perubahan regulasi pembagian DBH Migas.

BLORA. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan dana bagi hasil (DBH) Migas Blok Cepu terus dilakukan Bupati Djoko Nugroho. Bahkan belum lama ini di hadapan para anggota MPR-RI (DPR dan DPD) yang sedang reses sosialisasi empat pilar kebangsaan lewat Pentas Wayang Kulit di Alun-alun Blora, Bupati yang akrab dipanggil Kokok ini kembali meminta adanya perubahan regulasi pembagian DBH Migas kepada para pembuat undang-undang tersebut.

Di depan H Bambang Sadono SH MH sebagai ketua kelompok DPD di MPR RI, Drs Fadholi sekretaris Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Hj Sri Wulan SE anggota MPR-RI Fraksi Gerindra, Drs H Guntur Sasono Msi ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan terakhir Dr H M Gamari anggota DPR RI Fraksi PKS, Bupati Djoko Nugroho meminta agar Blora ini diperhatikan dalam perolehan hasil migas.

H M Gamari didampingi H Bambang Sadono dan anggota MPR lainnya menjawab keluhan Bupati Blora
terkiat ketidakadilan DBH Migas.

“Selama ini kita tahu yang namanya Blok Cepu itu ada di dua kabupaten yakni Blora Jateng dan Bojonegoro Jatim. Hanya karena sumur minyaknya dibor dari Bojonegoro Jatim, Blora tidak dapat apa-apa. Padahal minyak yang ada di Blora juga ikut disedot dari sana. Sudah seharusnya Blora juga dapat DBH Migas,” ungkap Bupati.

Menanggapi keluhan Bupati, H Bambang Sadono SH MH sebagai putra asli Blora yang kini berkedudukan sebagai anggota DPD perwakilan Jateng di MPR-RI menyatakan dukungannya kepada Pemkab Blora untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat.

“Memang sangat tidak adil kalau Blora hanya dapat ampasnya saja, dalam arti hanya dapat jalan rusak akibat aktifitas pertambangan saja tetapi tidak dapat DBH nya. Kita akan kawal ke pusat agar nanti bisa diupayakan untuk diperjuangkan teman-teman legislatif tentang perubahan regulasinya. Kalau Blora benar-benar dapat DBH Migas, saya yakin sudah tidak ada lagi jalan rusak disini,” ungkap Bambang Sadono.

Sementara itu, Dr H Muh Gamari anggota DPR-RI Fraksi PKS yang juga asli Kecamatan Kedungtuban Blora ini juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya bersama teman-teman Komisi  VII DPR sedang merancang perubahan regulasi pembagian DBH Migas bagi daerah. “Saat ini teman-teman di Komisi VII sedang berjuang mengubah regulasi pembagian DBH Migas, semoga berguna untuk Blora,” kata Gamari. (rs-infoblora)