Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana Jampersal Terus Dilakukan Polres Blora

Ilustrasi

BLORA. Polres Blora masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan saksi-saksi, untuk menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) senilai ratusan juta rupiah. Dana Jampersal tersebut dikelola oleh Dinas Kesehatan Blora, yang melibatkan mantan bendahara di dinas tersebut.

Kapolres AKBP Mujiyono melalui Kasubag Humas AKP Suharto mengatakan, pihaknya belum mengamankan pelakunya karena melarikan diri sebelum ditangkap. Sehingga, pihaknya terus mengumpulkan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi.

”Pelaku utamanya yang melarikan uang Jampersal itu masih buron. Tapi, kami tetap meneruskan kasusnya,” kata AKP Suharto, kemarin.

Menurut Suharto, penyelidikan tersebut dilakukan untuk menelusuri informasi yang diterima polres. Yakni, memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui kasus tersebut. Di antaranya adalah kepala Dinkes dan sejumlah pejabat lain di dinas tersebut.

”Masih penyelidikan, belum sampai ke penyidikan. Kalau penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Ini belum,” tegas AKP Suharto.

Untuk menetapkan tersangka, lanjut Suharto, harus dibutuhkan kepastian kerugian  negara dalam kasus itu. Sedang saat ini, polisi masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.

”Kami sudah mengirim berkas dan meminta BPKP untuk mengauditnya. Tinggal menunggu hasilnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blora Mochamad Djumali saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas kasus dana Jampersal tersebut. Jika sudah penyidikan, maka polisi akan memberikan SPDP ke kejaksaan. Meski belum mengirimkan SPDP-nya, tetapi polisi sempat berkomunikasi awal mengenai kasus tersebut.

”Belum ada SPDP kasus Jampersal yang masuk ke kami terkait kasus itu. Hanya saja, memang komunikasi awal sudah dilakukan. Resminya harus ada SPDP-nya,” jelas Kajari.

Diketahui, Polres Blora mendapat laporan adanya dugaan penyimpangan dana Jampersal 2013 untuk membiayai persalinan ibu-ibu dari keluarga miskin. Saat itu, pemkab menyediakan dana sekitar Rp 1,7 miliar yang dikelola Dinkes Blora. Dana itu ditujukan, untuk membiayai persalinan sesuai standar kesehatan. Sebab, angka kematian ibu dan bayi di Blora cukup tinggi.

Namun, dana sebesar Rp 1,7 miliar itu tidak semuanya sampai ke masyarakat yang berhak. Sebab, sebagian dana diduga dikorupsi oknum pengelola dana ini di Dinkes. Oknum pelaku itu bernama Triasih, sebagai bendahara Dinkes. Sementara, dana yang digunakan oknum itu sekitar Rp 700 jutaan. (Aries-Murianews | rs-infoblora)