Mantan Sekda Harus Dipanggil Polres Blora Terkait Kasus Pemalsuan Data Honorer K-2

Yuli Abdul Hakim, Koordinator LSM Kopral.

BLORA. Penyelidikan kasus dugaan pemalsuan data tenaga honorer kategori 2 (K-2) terus dilakukan tim Satreskrim Polres Blora. Setelah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat, kali ini mantan sekretaris daerah (Sekda) juga akan dipanggil. Dia adalah Bambang Sulistya.

Data yang dihimpun menyebutkan, Bambang Sulistya dipanggil untuk diklarifikasi dan dimintai keterangan. Alasannya sebelum menjabat Sekda, Bambang Sulis panggilan akrabnya, pernah menjabat kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blora.

Kebetulan, diantara sejumlah honorer yang dilaporkan ke Polres ada yang punya surat perjanjian kerja (SPK) dan surat tugas yang ditandatangani Bambang Sulis. Sehingga diyakini Bambang Sulis tahu honorer K-2 tersebut.

Sementara itu berdasarkan laporan ke Polres, honorer yang mempunyai surat tugas dan surat perjanjian kerja yang diteken Bambang Sulis dicurigai belum memenuhi syarat menjadi honorer K-2. Sehingga surat tugas yang dibuat Bambang Sulis diduga tidak sesuai fakta. 

"Honorer tersebut bernama Anang Dwita. Dia sekarang pindah menjadi honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)," beber Yuli Abdul Hakim (Iim Tabah), Koordinator LSM Kopral, yang melaporkan kasus dugaan pemalsuan tersebut ke Polres.

Iim sendiri mengaku memegang fotokopi surat tugas dan SPK tersebut. Sesuai data itu, kedua surat tersebut ditandatangani Bambang Sulis. SPK dibuat pada tanggal 2 Januari 2003, sedangkan surat tugas dibuat 1 Mei 2002. "Dari dua surat itu saja sudah janggal. Sebab antara surat tugas dan SPK selisih satu tahun. Masak surat tugas mendahului SPK," ungkap Iim.

Menurutnya, dugaan Anang belum memenuhi syarat K-2 mulai ada titik terang. Sebab saat ini Anang tidak ikut pemberkasan karena tidak dibuatkan surat keterangan pertanggungjawaban mutlak dari kepala SKPD nya, yakni kepala Disdukcapil.

Hal itu, lanjut Iim mengindikasikan kepala SKPD nya tidak yakin Anang memenuhi syarat sebagai honorer K-2. "Anang adalah salah satu dari 18 honorer K-2 yang tidak diberkas dan tidak diusulkan untuk pengangkatan meski sebelumnya dinyatakan lulus ujian pengangkatan CPNS dari jalur honorer K-2," ungkapnya.

Karena itu, menurut Iim sangat pantas Bambang Sulis dipanggil dan diperiksa di Polres Blora. Karena Bambang Sulis lah yang membuatkan SPK dan surat tugas. Setidaknya dengan memanggil Bambang Sulis akan diperoleh kejelasan bagaimana sebenarnya status yang bersangkutan.

"Kami mendukung dan memang harus dipanggil. Saya akan kawal, apakah dipanggail atau tidak. Karena seharusnya memang dipanggil," ungkap Iim Tabah.

Terpisah, Kanit II Satreskrim Polres Blora, yang menangani kasus itu, Iptu Heri Dwi Utomo mengaku belum tahu jadwalnya. Perwira polisi asal Tuban ini juga tidak menjawab tegas apakah akan memanggil Bambang Sulis atau tidak. "Coba nanti saya lihat dulu rencana penyelidikannya," ungkap Iptu Heri. (rs-infoblora | sriwiyono-jawapos)