 |
| Bupati Blora Joko Nugroho menandatangani Nota Keuangan Ranperda APBD Blora Tahun Anggaran 2014 bersama unsur Pimpinan DPRD Blora. |
BLORA. Bupati Blora Djoko Nugroho menegaskan bahwa anggota DPRD tidak lagi “titip” pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebab pihaknya punya angan-angan menggelondongkan anggaran aspirasi senilai Rp 50 milyar untuk dikelola oleh anggota DPRD setempat.
Pernyataan Bupati tersebut disampaikan saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Blora pada rapat paripurna, Selasa (13/05) di pendopo gedung wakil rakyat Jalan Ahmad Yani 36, Blora.
"Saya sudah hitung ada sekitar Rp 50 milyar yang akan saya gelondongkan sebagai dana aspirasi, silahkan anggota dewan untuk mengelolanya, hanya pesan saya jangan lagi titip pada SKPD," tegas Bupati.
Pada kesempatan yang sama Bupati yang akrab disapa Kokok itu juga menyampaikan beberapa hal penting sebagai bentuk tindak lanjut yang nantinya dianggarakan dalam Ranperda APBD Blora tahun anggaran 2014, diantaranya pembangunan kios pusat jajanan dan oleh-oleh (pujasera) di sekitar Blok T.
"Akan kami kembangkan sebagai pusat jajanan dan oleh-oleh khas Blora di Blok T pada tahun ini, termasuk armada bus yang disediakan," kata Bupati.
Bupati Kokok juga menyinggung terkait desakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyoal seolah-olah penggantian Direktur Badan Umum Milik Daerah (BUMD) Blora Patra Gas Hulu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Itu tidak benar, siapapun pengganti Direktur BPH tidak akan mungkin bisa berpengaruh meningkatkan PAD, sebab sistem pembagian sudah diatur menurut lighting yang ada," ungkap Kokok.
Masih menurut bupati, ijin anggaran mendirikan sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Blora meningkat hingga 70 %, namun disinyalir hanya untuk mencari Biaya Operasional Sekolah (BOS).
"Alasannya cukup masuk akal, ingin ikut berpartisipasi mencerdaskan warga negara, namun menurut analisa, ijinkan saya mengatakan bahwa mereka hanya ingin mencari dana BOS," katanya.
Dalam kesempatan penyampaian jawaban atas pemandangan umum Fraksi DPRD tersebut bupati juga menyinggung kebutuhan pupuk dan kebutuhan LPG 3Kg untuk masyarakat yang akan terus diperhatikan serta ditindaklanjuti sehingga tidak mengalami kesulitan di masyarakat.
Selain itu juga menyinggung perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pesta demokrasi, khususnya pemilukada, sehingga masyarakat benar-benar paham dengan petunjuk teknis pemilihan umum.
"Agar PNS bersikap netral," tegasnya.
Usai menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD, Bupati bersama Pimpinan DPRD menandatangani Nota Keuangan Ranperda APBD Blora Tahun Anggaran 2014 bersama unsur Pimpinan DPRD, disaksikan anggota dewan, unsur Muspida, SKPD, Camat dan undangan lainnya. (Ms-infoblora | DPPKKI BLORA)
DPRD Blora dapat dana aspirasi 50M.
BalasHapusBerarti tiap anggota bisa dpt 50/45 = 1.1 M. Bagemana pengawasan dl menggunakan dana ini. Peluang korupsi sepertinya besar. Perlu pengawasan ketat. Warga Blora hanya bisa mengandalkan Polisi & jaksa untuk memproses kasus.
Ini sejarah 2014 Bupati Blora telah menciptakan peluang besar untuk korupsi.
Saat pileg kondisi mental masyarakat memang rusak. Uang suap dari 20 rb, 25 rb, 30 rb, 40 rb, 50 rb. Bahkan cerita dijepon sampe 100 rb & 150 rb perkepala.
Jika seorang caleg memakai uang uap 30 rb per orang & caleg menyebar uang suap untuk 10 rb orang. Padahal untuk jadi anggota DPRD Blora cukup dengan memiliki suara 2500 pemilih saja.
Itungannya 10000 X 30000 = 300 juta. Dengan biaya sebet 50 juta. Maka total uang 350 jt.
Dalam satu tahun ada uang aspirasi lebih 1 M. Ada peluang korupsi yang besar disini. Dari sini aja sdh balik modal dlm 1thn. Gaji & tunjangan anggota DPRD blora brp dalam 1 thn??
Knapa warga blora tetap lebih suka nerima uang suap??
Orang yang memberi suap tentu butuh dana balik modal. Bagemana klo uang rakyat yang dipake untuk balik modal.
Silahkan sebar luaskan untuk pembelajaran warga Blora.
KPU, Panwaslu, Para Kyai Blora peran anda ditunggu untuk perbaikan moral masyarakat yang sedang sakit.