Bupati Blora Meminta Muspika Ikut Aktif Mengawasi Distribusi Gas Elpiji 3 Kg

Pemkab Blora kemarin menggelar rapat koordinasi terkait masalah perekonomian, termasuk di dalamnya tentang kelangkaan dan mahalnya gas tabung 3 Kg. (rs-infoblora)

BLORA. Keberadaan elpiji tiga kilogram yang mulai menghilang di tingkat pengecer, dan harganya yang melambung, membuat pejabat di lingkungan Pemkab Blora segera turun tangan. Bupati Djoko Nugroho mengatakan semua pihak harus dilibatkan, dalam proses pengawasan distribusi elpiji ukuran tiga kilogram tersebut.

”Saya harap, semuanya bisa terselesaikan. Apa yang sebenarnya terjadi pada distribusi elpiji tiga kilogram? Kalau tempat agennya kurang, saya perintahkan agar ditambah,” kata bupati ketika menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat pemkab, Jumat (30/5).

Menurut bupati, pengawasan distribusi elpiji ukuran 3 kilogram tidak hanya dilakukan pemkab saja. Aparat di tingkat bawah, yakni pimpinan di kecamatan juga harus dilibatkan untuk pengawasan distribusi elpiji tiga kilogram tersebut. 

Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop UMKM) Maskur. Ia menyebut, muspika harus diikutsertakan, agar elpiji tiga kilogram tidak hilang di pasaran.

”Kami ingin menyamakan pemahaman, bahwa elpiji ialah kebutuhan masyarakat yang harus diawasi bersama. Dengan melibatkan jajaran di kecamatan, pengawasan distribusi akan dilakukan semakin ketat. Sehingga, bisa menghindari penyelewengan dan permainan harga di pasaran,” jelasnya.

Hingga saat ini, menurutnya, di Blora belum ada harga patokan resmi atau HET, selain yang ditetapkan provinsi. Namun, bukan berarti bisa memainkan harga elpiji ukuran tiga kilogram dengan seenaknya.

Oleh karena itu, lanjutnya, para camat, kapolsek dan danramil setempat, agar diberi data mengenai jumlah distributor, agen, dan pangkalan sampai pengecer resmi elpiji tiga kilogram. Dengan demikian, aparat di kecamatan tahu akan jumlah agen dan jumlah pasokan elpiji di wilayahnya. Sebab, masing-masing agen sudah punya data dan jatah resmi elpiji tersebut. 

”Kalau antara jumlah pasokan dengan jumlah yang beredar tidak imbang, namun elpiji sudah habis, bisa ditengarai ada permainan. Minimal, para pejabat muspika itu bisa berkoordinasi dengan kami jika ada kejadian,” tegasnya. 

Sementara itu, Kabag Perekonomin Rudatiningsih menambahkan, pemkab sebenarnya sudah menyiapkan peraturan bupati (perbup), mengenai harga eceran tertinggi (HET) elpiji ukuran tiga kilogram. Yakni, seharga Rp 14 ribu per tabung. Hanya saja, harga itu harus disetujui atau disahkan gubernur. 

”Pemkab sudah mengajukan usulan HET sejak tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum dijawab. Jika disetujui gubernur, baru bisa laksanakan perbupnya, sehingga ada patokan harga yang pasti,” ujarnya. (rs-infoblora | Nur/Aries-murianews)