DPRD Proteksi Pegawai Pemkab Blora dari Mutasi Semena-mena

Sutrisno, Ketua Badan Legislasi DPRD Blora.

BLORA. DPRD Blora akan memproteksi pegawai Pemkab dari mutasi semena-mena. Caranya adalah dengan membuat peraturan daerah (perda) tentang mutasi pegawai.

Raperda yang diberi nama Standar Kompetensi Pengangkatan Jabatan Struktural PNS atau Pola Karir PNS merupakan raperda usul inisiatif DPRD. Raperda tersebut diusulkan DPRD karena selama ini mutasi pegawai di Pemkab Blora dinilai tidak tertata dengan baik.

Selain terkait jenjang karir pegawai, hal lain yang dipersoalkan DPRD adalah durasi atau jarak antara mutasi satu dengan mutasi lainnya tergolong pendek. Sehingga hal itu menjadikan iklim kerja pegawai kurang kondusif. Sebab sewaktu-waktu mereka bisa dipindahtugaskan.

"Dengan adanya perda Standar Kompetensi Pengangkatan Jabatan Struktural PNS atau Pola Karir PNS nanti diharapkan mutasi pegawai di Pemkab Blora akan tertata lebih rapi. Sebab pola karir pegawai akan lebih jelas," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Sutrisno, Jumat (11/4).

Dia mengaku dalam penyusunan raperda tersebut pihaknya akan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang kepegawaian. Raperda tersebut telah dimasukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2014.

Sutrisno menuturkan jumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam Prolegda 2014 dipastikan tidak akan dikurangi. Jumlahnya tetap 61 raperda.

Menurutnya, jumlah raperda yang akan dibahas tahun ini tetap seperti rencana semula. Hanya Sutrisno menegaskan raperda yang akan dibahas terlebih dahulu adalah yang diprioritaskan ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) tahun ini. 

"Jadi, jumlahnya tidak akan dikurangi. Tetap 61 raperda. Namun nanti dipilah-pilah lagi mana yang prioritas. Yang masuk kategori prioritas itulah yang didahulkan dibahas," tandasnya.

Usul pengurangan jumlah raperda yang masuk Prolegda 2014 sebelumnya dikemukakan Bupati Djoko Nugroho. Menurut bupati, jumlah 61 raperda itu terlalu banyak dan sebaiknya dikurangi. Bupati mengusulkan agar raperda yang prioritaslah yang lebih didahulukan pembahasan hingga penetapannya menjadi perda.

Salah satu raperda yang menurut bupati harus diprioritaskan pembahasannya adalah raperda tentang Penambangan Mineral Galian C. Sebab selama ini cukup banyak penambangan galian C di Blora. Namun Pemkab tidak memperoleh pendapatan dari penambangan galian C tersebut.

Bupati pun menuturkan jika telah ada perda galian C, diperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) akan bisa bertambah Rp 4 miliar hingga Rp 10 miliar pertahun. (rs-infoblora | abdul muiz)