Jamin Keterlibatan Warga Dalam Proyek Migas, Pemkab Blora Wacanakan Perda Konten Lokal

Proyek gas PPGJ yang sering ditanyakan terkait keterlibatan warga sekitar

BLORA. Pemkab Blora ingin memastikan warganya diikutsertakan dalam sejumlah proyek penambangan minyak dan gas (migas) di wilayah Kabupaten Blora.

Untuk menjamin keikutsertaan tersebut, Pemkab akan membuat peraturan daerah (perda) tentang konten lokal. DPRD pun mendukung gagasan tersebut. Pemkab diminta segera mengajukan rancangan perdanya sehingga bisa segera dilakukan pembahasan bersama.

"Rancangan perda yang diajukan, nantinya dimasukkan dalam program legislasi daerah. Setelah itu barulah dilakukan pembahasan bersama," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Blora, Sutrisno kemarin.

Dia menyebutkan, selain raperda tentang Konten Lokal, Pemkab juga menghendaki DPRD segera melakukan pembahasan raperda pertambangan galian C yang sudah dimasukkan Pemkab ke DPRD.

"Bupati telah menyampaikan permintaan secara lisan agar dua raperda itu menjadi prioritas pembahasan di DPRD. Kami akan memasukkan keduanya dalam prolegda," tandas Sutrisno.

Bupati Djoko Nugroho menyatakan, saat ini cukup banyak proyek pertambangan migas di Blora. Sebagian telah mulai dikerjakan dan sebagian lagi baru akan dimulai seiring dengan adanya investor yang ingin menanamkan modal di pertambangan migas tersebut. "Perusahaan dari Australia dan China berminat menggarap pertambangan migas di Blora,".

Selain itu jelasnya, saat ini Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting sedang memulai tanjak sumur migas Kenangarejo KGR-1. Dia menghendaki warga Blora untuk dilibatkan dalam proyek-proyek migas tersebut. Menurutnya cukup banyak bidang-bidang pekerjaan yang akan menyertai pengerjaan proyek pertambangan migas. Di bidang-bidang itulah masyarakat juga bisa turut serta.

"Perlu perda konten lokal supaya warga Blora bisa terlibat langsung dalam proyek migas di Blora. Kami minta dukungan DPRD untuk membuat perda tersebut," ujarnya.

Priyanto Muda Prasetya, salah seorang aktivis LSM di Blora, menegaskan perda konten lokal sangat penting dan mendesak segera dibuat. Dia menuturkan, perda tersebut untuk melindungi sekaligus memberi kesempatan untuk warga Blora untuk berpartisipasi dalam industri migas. Menurutnya selain penambangan migas Blok Cepu, di Blora juga terdapat blok migas lainnya seperti Blok Randugunting, Blok Gundih, Blok Blora serta Lapangan Trembes.

Saat ini blok-blok migas tersebut tengah berlangsung sejumlah kegiatan untuk mendapatkan minyak dan gas (migas). Mulai dari survey seismik, pengeboran sumur eksplorasi serta pengeboran sumur produksi.

Menurut Priyanto, atau yang lebih dikenal sebagai Kenthut Prasetya, selama ini warga Blora kerap menjadi penonton dalam proyek pertambangan tersebut.

"Dengan adanya perda konten lokal, perusahaan operator migas wajib menyertakan warga Blora termasuk pengusaha-pengusaha dalam kegiatan industri migas," ujarnya.

Dia menjelaskan, perda berlaku mengikat bagi siapa saja dan perusahaan manapun yang beroperasi di Blora. Karena itu perda tersebut wajib ditaati. Kentut menyatakan, konten lokal yang dimaksud diantara pelibatan warga Blora menjadi tenaga kerja, kerjasama katering, kontruksi ringan, dan semua pekerjaan di bidang lainnya yang bisa digarap perusahaan lokal. "Tujuannya untuk menggeliatkan perekonomian daerah," tegasnya.

Perda konten lokal juga menyangkut kendaraan operasional penambangan migas yang beroperasi. Kendaraan tersebut wajib berpelat nomor Blora. Dengan begitu Kabupaten serta Provinsi akan menerima pajak atas kendaraan tersebut.

"Selama ini yang ada adalah kendaraan pertambangan di Blora berpelat nomor luar Blora bahkan luar Provinsi Jateng. Kami tidak mendapatkan manfaat dari adanya kendaraan operasional tersebut," tandasnya. (rs-infoblora)