INFOBLORA.ID - Audiensi petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (1/10/2025), diwarnai nada sindiran tajam. Mereka menyebut aksi tersebut bak kisah pewayangan “Petruk Menggugat ke Khayangan Bumi Blora Mustika”.
Audiensi dengan Ketua DPRD dan Komisi B itu dipicu oleh keputusan manajemen PT GMM Bulog yang secara mendadak menghentikan giling tebu 2025 dengan alasan kerusakan mesin boiler.
Kebijakan tersebut dianggap memukul telak ribuan petani. Ribuan hektare tebu rakyat yang siap digiling kini terancam membusuk di ladang, berpotensi menyebabkan gagal panen massal dan kerugian hingga miliaran rupiah.
Ketua DPRD Kabupaten Blora, H. Mustopa, S.Pd.I., bersama Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra Tirtaka, Ketua Komisi B Jayadi, dan Wakil Ketua Komisi B Yuyus Waluyo—yang juga diketahui memiliki lahan tebu lebih dari 500 hektare—menyikapi keluhan petani dengan serius.
“Kami siap memfasilitasi dan mendesak agar kebijakan sepihak yang merugikan rakyat kecil ini tidak dibiarkan. Petani sudah terlalu lama menjadi pihak yang selalu dirugikan,” tegas Mustopa seusai audiensi.
Sebagai langkah darurat, DPRD Blora mengusulkan kerja sama dengan Pabrik Gula (PG) Trangkil untuk menampung tebu rakyat Blora agar tidak terbuang percuma.
“Dari PT GMM Bulog telah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan PG Trangkil. Ini solusi sementara agar tebu rakyat tidak sia-sia,” jelas Mustopa.
Namun, DPRD menilai solusi jangka pendek belum cukup. DPRD berkomitmen mendorong regulasi lebih tegas ke Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan, antara lain terkait standar operasional pabrik gula agar tidak bisa menghentikan giling secara sepihak, serta penetapan harga pembelian tebu yang adil dan seragam di semua pabrik gula.
Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra Tirtaka mempertanyakan alasan kerusakan mesin boiler yang dianggap mendadak. “Apakah tidak ada perencanaan dan kontrol untuk mengantisipasi kejadian fatal yang akhirnya merugikan petani tebu?” katanya.
Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto, mengungkapkan kekecewaan atas tidak harmonisnya hubungan antara APTRI dan PT GMM Bulog. “Kalau memang tidak mampu pihak PT GMM Bulog dalam mengelola secara profesional, serahkan saja kepada pihak yang mampu sehingga tidak terus menjadi sumber bencana bagi petani tebu,” tegas Sunoto.
Senada, Ketua HKTI Blora HM Kusnanto, SH, menilai keberadaan PG GMM yang diharapkan menyejahterakan petani justru kini menjadi sumber penderitaan. Ia mendesak agar dilakukan audit internal dan, bila perlu, pelaporan ke penegak hukum untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas buruknya pengelolaan.
Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibdyo, menuding manajemen PT GMM Bulog tidak memiliki kepedulian terhadap petani tebu dan bahkan melakukan diskriminasi harga. “Sebelum penghentian giling harga tebu Rp78/kg, kini turun menjadi Rp71/kg. Artinya petani dirugikan Rp7/kg,” ungkapnya.
Ia menegaskan masih ada sekitar 1.500 hektare tebu rakyat yang belum tertebang dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. “Tidak boleh terus terjadi, harus ada reformasi di manajemen PT GMM Bulog,” tegas Anton.
Audiensi berlangsung panas dan dinamis dengan berbagai tuntutan agar DPRD segera mengambil langkah konkret demi menyelamatkan tebu rakyat yang terancam gagal panen. Para wakil rakyat Blora menyatakan siap mengawal aspirasi petani hingga ke tingkat pusat agar kejadian serupa tidak terulang.
0 komentar:
Posting Komentar