INFOBLORA.ID - Dewan Pendidikan Kabupaten Blora mengusulkan sekaligus mendesak agar DPRD Blora bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menganggarkan kembali Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi satuan pendidikan di wilayah Blora pada tahun anggaran 2026.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan Blora, Slamet Pamudji, saat melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Blora, Kamis (23/10/2025).
Menurut Slamet, keberadaan BOSDA sangat dibutuhkan, terutama bagi sekolah-sekolah kecil yang memiliki jumlah siswa di bawah 60 orang.
“Kami mengusulkan di tahun 2026 agar BOSDA bisa dianggarkan kembali oleh Pemkab. Kami berharap DPRD Blora dapat mengusulkan sekaligus merealisasikan hal itu,” ungkap Slamet Pamudji.
Dijelaskan, BOSDA merupakan bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Program ini sebenarnya pernah berjalan di Blora pada tahun 2018 hingga 2020, namun sempat terhenti akibat refocusing anggaran saat pandemi Covid-19.
Slamet menyebut, hasil kunjungan Dewan Pendidikan ke sejumlah sekolah menunjukkan bahwa sekolah-sekolah kecil saat ini kesulitan menjalankan kegiatan operasional karena dana BOS dari pusat tidak mencukupi.
“Ada sekolah yang gurunya sampai patungan untuk menutupi kebutuhan operasional. Karena itu, BOSDA menjadi sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah kecil,” tegasnya.
Sementara itu, Hariyadi, anggota Dewan Pendidikan, mencontohkan SDN Sumengko 1 Kecamatan Randublatung yang hanya memiliki 12 siswa. Akibatnya, dana BOS yang diterima sekolah tersebut sangat kecil dan tidak cukup untuk membiayai kegiatan sekolah secara optimal.
“BOSDA memang sangat dibutuhkan. Ini bentuk dukungan dan kehadiran negara bagi sekolah-sekolah kecil yang tetap harus berjalan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo, menyambut baik usulan tersebut.
“Soal BOSDA nanti akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, karena ini menyangkut peningkatan kualitas pendidikan di Blora,” kata Achlif saat menerima rombongan Dewan Pendidikan bersama perwakilan Dinas Pendidikan Blora, di antaranya Sekretaris Dinas Nuril, Kabid GTK, dan Kasubbag Program.
Achlif menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya milik pemerintah atau dinas pendidikan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Selain membahas BOSDA, dalam audiensi tersebut Dewan Pendidikan juga menyoroti masih minimnya Peran Serta Masyarakat (PSM) di dunia pendidikan, serta mengapresiasi program Sekolah Sisan Ngaji (SSN) yang dinilai sudah memiliki output yang jelas dalam pembentukan karakter siswa.
“Kami juga menyoroti beberapa kasus perundungan di sekolah. Ini menjadi perhatian bersama agar dunia pendidikan di Blora tidak hanya maju secara akademik, tetapi juga berkarakter,” tutup Slamet Pamudji.
0 komentar:
Posting Komentar