Terima Penghargaan, Polres Blora Teken MoU dengan Perhutani tentang Pengamanan Hutan

Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH (tengah) menerima penghargaan dari Perum Perhutani Jawa tengah terkait pengamanan hutan. (foto: dok-ib)

BLORA. Kapolres Blora AKBP Saptono menerima penghargaan dari manajemen Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah. Penghargaan diberikan oleh Expert Perlindungan Sumber Daya Hutan (SDH) Perhutani Divre Jateng, Weda Panji Hudaya dalam acara penyerahan dana sharing Perhutani, Selasa (16/1/2018) di Pendopo Kabupaten Blora.

Penghargaan diberikan setelah berhasil meredam (back up) pengamanan hutan di wilayah Blora. Selain penghargaan, diberikan juga uang apreasiasi dari Perhutani Rp 10 juta untuk jajaran Polres Blora.

Usai acara, Kapolres Blora mengatakan rasa senang atas penghargaan yang diberikan Perhutani kepadanya dalam hal membantu mencegah dan mengamankan sekaligus membantu melestarikan hutan dari tindak pidana pengrusakan hutan.

“Syukur Alhamdulillah, terimakasih atas kepercayaan penghargaan yang diberikan Perhutani dalam hal turut membantu pengamanan kawasan hutan. Penghargaan ini sebetulnya untuk seluruh jajaran Polres Blora, tanpa kerja keras dan dukungan dari masyarakat niscaya penghargaan ini didapat.” ujar AKBP Saptono.

Sementara itu dari pihak Perhutani mengungkapkan bahwa semenjak kepimimpinan Kapolres Blora AKBP Saptono dari bulan Juli 2017 hingga sekarang awal tahun 2018 kejahatan kehutanan menurun drastis. Bahkan dulu pernah digegerkan dengan penyanderaan anggota perhutani oleh warga kawasan hutan di Kecamatan Kradenan. Namun situasi dapat dikendalikan ketika Kapolres turun langsung untuk membebaskan Sandra tersebut dari kepungan warga.

“Mewakili Perhutani saya juga mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Blora beserta jajarannya, tanpa adanya bantuan dari Kepolisian, Perhutani tidak mampu untuk menjaga wilayah hutan yang begitu luas. Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi Perhutani kepada Kepolisian atas sinergitas kinerja membantu mencegah, mengamankan dan menjaga kelestarian kawasan hutan.” Terang Weda Panji Hudaya.

Sementara itu, Bupati Blora H Djoko Nugroho menegaskan, warga dilarang untuk mencuri kayu, tapi kalau ambil rencek dipersilahkan.

“Jangan curi kayu, kalau hanya rencek ya mangga, asal izin,” paparnya di hadapan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Blora.

Larangan curi kayu harus dipertegas, karena di Blora sudah ada 138 LMDH, dan mendapat dana bagi hasil (DBH) produksi cukup besar. Selain itu, fasilitas jalan di kawasan hutan mulai diperbaiki, sehingga bisa memperlancar perekonomian warga desa hutan.

“Hutan adalah aset negara, aset untuk kepentingan masyarakat luas, maka pengamanan hutan adalah tanggungjawab bersama, khususnya Polri dan Perhutani. Pemkab, mendukung atas adanya MoU Polres-Perhutani untuk pengamanan hutan, karena separoh daratan Blora ini berupa hutan,” tandas Djoko Nugroho. (res-infoblora)