Surplus Beras Terbesar Ketiga se Jawa Tengah, Blora Tolak Impor Beras

Bupati Djoko Nugroho (bercaping) mendampingi Dirjen Hortikultura saat panen raya di sawah Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban. (foto: dok-ib)

BLORA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyatakan penolakannya terharap rencana impor beras yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya Blora sendiri sudah swasembada beras, bahkan selama tahun 2017 kemarin Blora surplus beras terbesar ketiga di Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh Bupati Djoko Nugroho saat menghadiri panen raya padi bersama Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM di Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban, Jumat (19/1/2018) lalu.

Menurut Bupati, Blora saat ini pun tidak mengalami kelangkaan beras. Masyarakat masih mudah membeli beras dan tidak ada keluhan seperti yang diberitakan media di Jakarta.

“Tahun 2017 kemarin Blora surplus beras terbanyak ketiga se Jawa Tengah, bahkan mengirim bantuan beras ke Rohingnya dan Afrika. Ini bukti bahwa Blora sudah swasembada beras. Apalagi Januari ini sudah mulai panen lagi, sehingga kami tidak setuju dengan rencana impor beras yang akan dilaksanakan pemerintah,” tegasnya.

Ia tidak ingin dengan adanya beras impor maka harga gabah petani akan anjlok. Akibatnya petani yang dirugikan, karena biaya produksi sejak tanam hingga panen sudah tinggi.

Untuk diketahui, saat ini harga Gabah Kering Panen (GKP) di pasaran berada di kisaran Rp 5000-5200 per kilogram. Sehingga petani mendapatkan keuntungan yang layak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ir. Reni Miharti M.Agr.Bus memprediksi puncak musim panen di Kabupaten Blora akan berlangsung pada bulan Februari sehingga jangan sampai saat puncak panen ada beras impor yang masuk.

“Sesuai arahan Pak Bupati, kami dari Blora menolak adanya beras impor,” terangnya. (res-infoblora)