Mewakili Bupati Djoko Nugroho, Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si membuka workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2017. (foto: dok-ib) |
Mewakili Bupati Djoko Nugroho, Wakil
Bupati H. Arief Rohman M.Si selaku Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan menyampaikan bahwa perbaikan jalan
penghubung desa hutan sangat penting dilakukan untuk membuka
kelancaran akses ekonomi warga. Hal itu disampaikan saat membuka
Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Bappeda Blora,
Senin (4/12/2017).
“Penanggulangan kemiskinan bukan
hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melain juga dunia usaha
dan sektor swasta. Semuanya harus bisa bersinergi melakukan terobosan
pengentasan kemiskinan. Saat ini di Blora kantong-kantong kemiskinan
berada di desa-desa polosok hutan yang aksesnya sulit. Ada 80 desa
lebih letaknya di tengah hutan dengan jumlah penduduk sekitar 200
ribu jiwa. Inilah yang disarankan bisa menjadi sasaran penanggulangan
kemiskinan,” ucapnya.
Menurutnya warga desa hutan harus
memiliki akses yang sama baiknya dengan warga yang tinggal di
perkotaan. Ia menyatakan bahwa Bupati sudah berkomitmen akan terus
melakukan pembangunan jalan penghubung desa hutan secara bertahap.
“Saat ini Randublatung-Getas hingga
perbatasan Ngawi mulai dilakukan perbaikan. Nanti akan kita
komunikasikan dengan Pemkab Ngawi agar dari jalan yang dari Ngawi
ikut dibangun sehingga bisa tembus,” jelasnya.
Dengan perbaikan akses jalan, maka
warga desa hutan akan lebih mudah menuju kota untuk memasarkan hasil
pertaniannya. Sehingga nilai ekonominya bisa naik dan pada akhirnya
kemiskinan bisa ditekan.
Menurutnya, belum lama ini ia mewakili
Bupati menghadiri peluncuran Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) Getas-Ngandong yang ada di Blora Selatan
(Kradenan-Randublatung) sebagai area pengembangan pendidikan dan
pelatihan dalam pengelolaan hutan bagi sivitas akademika UGM.
Dengan adanya KHDTK tersebut, ia
berharap kedepan beberapa desa hutan yang ada di sekitarnya, seperti
Getas, Nglebak, Tlogotuwung, bisa ikut terangkat dari segi
kemiskinan, ekonomi dan tingkat pengangguran. Terlebih jika nanti
akses Blora-Randublatung-Getas tembus Ngawi sudah terbuka, maka
ekonomi akan lebih lancar.
Sementara itu, untuk pihak swasta, BUMN
dan BUMD, akan dikumpulkan dalam sebuah forum Coorporate Sosial
Responsibility (CSR) agar bantuan sosial dari mereka bisa
disinergikan dengan Pemkab dan dapat tersalurkan sesuai sasaran.
(res-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar