Akan Disosialisasikan, PNS Blora Diminta Memakai Gas Elpiji 5,5 Kg

Gas non subsidi tabung 5,5 kg akan diberlakukan untuk kalangan PNS di Kabupaten Blora. (foto: ilustrasi-ib)

BLORA. Pemkab Blora tidak lama lagi akan memberlakukan kebijakan agar kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg, melainkan diarahkan untuk memakai gas elpiji 5,5 kg atau 12 kg.

Hal itu diungkapkan Plt.Sekda Kabupaten Blora, Ir. Sutikno Slamet, Senin (5/12) di Kantor Bupati. Ia menyatakan bahwa pada hari Rabu depan (7/12) akan ada sosialisasi penggunaan gas elpiji 5,5 kg di lingkungan Setda Kabupaten Blora.

“Besok Rabu akan ada sosialisasi penggunaan gas elpiji 5,5 kg di Kantor Setda. Saya harap nanti ada perwakilan yang mengikutinya. Jangan rampas hak subsidi masyarakat bawah, ayo kita gunakan gas 5,5 kg non subsidi atau lebih baik lagi kembali ke gas 12 kg,” ucap Sutikno Slamet.

Menurutnya nanti sosialisasi akan diberikan oleh Hiswana Migas Kabupaten Blora dan Pertamina. “Bagaimana mekanisme tukar tabung gas 3 kg ke 5,5 kg, akan dijelaskan dalam sosialisasi besok Rabu. Biarlah gas subsidi itu menjadi hak para pedagang bakso, pedagang nasi goreng dan lainnya. Kita pakai gas non subsidi saja,” lanjutnya.

Sementara itu berdasarkan data yang diterima Info Blora, hingga saat ini pangkalan gas 5,5 kg yang memakai tabung berwarna merah muda atau pink itu belum banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Blora. Kebanyakan hanya ada di beberapa SPBU seperti SPBU Tempellemahbang Jepon, SPBU Ngawen, SPBU Medang dan lainnya. Sedangkan untuk toko, baru ada di Toko Mekar Jaya Jl.Pemuda Kota Blora.

Terpisah, Anto salah satu pengecer gas elpiji 3 kg mengaku senang jika Pemkab bisa segera memberlakukan kebijakan PNS harus memakai gas non subsidi 5,5 kg. Pasalnya, menurut dia dengan beralihnya PNS ke gas 5,5 kg maka kuota elpiji 3 kg subsidi untuk rakyat kecil akan semakin bertambah.

“Sekarang ini saja kesulitan jika mau cari elpiji 3 kg. Jikalau nanti PNS sudah efektif memakai gas non subsidi 5,5 kg maka gas elpiji 3 kg stoknya bertambah. Kelangkaan yang sering terjadi akan bisa teratasi. Saya setuju jika PNS diwajibkan beralih ke gas non subsidi 5,5 kg,” ungkap Anto. (ag-infoblora)