Penggunaan APBDes Tak Transparan, Jalan Desa Dibiarkan Hampir Putus

Jalan penghubung Desa Todanan menuju Dukuh Pelabuhan Desa Karanganyar nyaris putus tergerus longsor. (foto: tio-infoblora)

BLORA. Setelah beberapa waktu lalu masyarakat menuntut transparansi angaran APBD Kabupaten Blora kepada Bupati dan DPRD agar dimuat di media massa, kini giliran pemerintah desa yang menjadi sasaran karena penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) banyak yang ditutup-tutupi.

Salah satu contohnya Desa Karanganyar Kecamatan Todanan yang penggunaan APBDes nya tidak diumumkan kepada masyarakat umum. Sementara itu keadaan infrastruktur jalan di desa tersebut banyak yang rusak dan hampir putus karena tergerus longsor.

“Kami tahunya tahun kemarin APBDes Desa Karangnyar hampir Rp 1,5 miliar. Namun penggunaannya untuk apa, tidak jelas. Jalan antar dukuh yang menghubungkan ke desa sebelah juga banyak yang rusak. Harusnya kan bisa diperbaiki dengan APBDes yang terdiri dari ADD dan Dana Desa,” ucap Pak Alif, salah satu warga Dukuh Pelabuhan, salah satu pedukuhan di Desa Karanganyar saat ditemui Info Blora, 3 hari lalu.

Ia mencontohkan jalan penghubung Desa Todanan menuju Dukuh Pelabuhan Desa Karanganyar yang kondisinya rusak dan nyaris putus tergerus longsor.

“Dari Todanan menuju Pelabuhan via Jomblang-Kalisoko-Pelabuhan jalannya rusak, cor beton hancur. Tepat di tanjakan menuju Dukuh Pelabuhan terancam putus karena parit di tepi jalan longsor sedalam 3 meter dan hingga kini belum ditangani. Sangat bahaya jika hujan deras turun. Saya berharap tahun ini bisa diperbaiki secepatnya. Pemerintah desa atau Dinas Pekerjaan Umum harus responsif dengan membangun tanggul,” lanjutnya.

Menurutnya warga harus diajak rembugan bersama membahas penggunaan APBDes guna pembangunan infrastruktur desa. “Selama ini jarang dilaksanakan rembugan desa guna membahas infrastruktur,” tegasnya.

Masyarakat menginginkan agar pemerintah desa bisa lebih transparan mengelola APBDes yang terdiri dari ADD dan Dana Desa. Jangan sampai muncul indikasi penyelewengan dana desa oleh kades dan perangkat.

Sementara itu Sri Yono, warga setempat juga mengatakan hal yang sama. “Sebenarnya anggarannya ada, tapi entah mengapa tidak kunjung dilaksanakan pembangunan jalan dan taludnya, sampai kini hampir putus. Entah kemana dana tersebut,” ungkapnya.

Tidak hanya Desa Karanganyar saja, ia berharap Pemkab bisa mendorong seluruh desa se Kabupaten Blora untuk melakukan transparansi penggunaan APBDes khususnya untuk pembangunan infrastruktur. (tio-infoblora)