Keterbukaan Informasi Publik, SKPD Diminta Responsif Kepada Keluhan Warga

Admin-admin SKPD Kabupaten Blora dikumpulkan dalam rapat koordinasi keterbukaan informasi publik. (foto: ag-infoblora)

BLORA. Di era digital seperti saat ini, kebutuhan masyarakat akan informasi sangatnya besar dan dituntut cepat. Termasuk informasi publik terkait layanan pemerintahan kepada rakyatnya. Maka tidak jarang pemerintah daerah berlomba-lomba membuka kanal informasi untuk melayani rakyatnya.

Salah satunya Pemkab Blora, yang kini sedang getol mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuka corong informasi publik seluas-seluasnya baik melalui media cetak, online, dan media sosial seperti twitter, facebook dll.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan informasi bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Wakil Bupati (kiri) dan Kabag Humas Protokol (kanan) pimpin rapat keterbukaan
informasi publik. (foto: ag-infoblora)

Menyikapi hal tersebut, pada hari Senin (25/7) kemarin seluruh SKPD dikumpulkan oleh Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si di ruang rapat Asisten Setda Pemkab Blora guna mengikuti rakor keterbukaan informasi publik.

Dalam rakor, Aparatur Sipil Negara diminta tidak lagi alergi terhadap permohonan informasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan responsif terhadap permohonan informasi dari masyarakat, termasuk penyampaian informasi melalui akun media sosial.

“Pemerintah itu harus hadir menemani rakyat dalam rangka untuk menerima masukan, menerima hal-hal yang kira-kira dibutuhkan oleh rakyat, itu salah satu bentuk pelayanan kita, bentuk partisipasi kita untuk melayani masyarakat”, ucap Wabup H.Arief Rohman M.Si.

Menurutnya hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat Pelantikan Bupati/Walikota se-Jawa Tengah beberapa waktu lalu, bahwa Pimpinan Daerah, termasuk SKPD harus membuka kanal-kanal informasi selebar-lebarnya, sehingga aduan dan masukan dari masyarakat mendapat respon secepat mungkin.

Sampai saat ini Kabupaten Blora dinilai sudah cukup responsif dan aktif dalam menyampaikan informasi melalui akun media sosial. Bahkan beberapa desa sudah mempunyai akun facebook dan twitter sebagai kanal-kanal informasi bagi masyarakat.

“Sudah resiko pemimpin harus siap dikritik, siap menerima masukan, tidak perlu alergi terhadap itu semua. Saya harap SKPD yang masih belum aktif bisa mengejar,” tegasnya.

Wabup pun mencontohkan beberapa akun twitter SKPD yang sudah aktif diantaranya BPBD Blora, Dindikpora Blora, Dindukcapil Blora, Bappeda Blora, Humas Setda Blora. Arief Rohman menggarisbawahi terkait hal-hal strategis yang menjadi sorotan masyarakat, agar Kepala SKPD terus berkoordinasi dengan masing-masing admin akun media sosialnya dalam melayani permohonan informasi dari masyarakat.

Kabag Humas dan Protokol Setda Blora, Irfan Agustian Iswandaru selaku penanggung jawab rakor menuturkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati sangat terbuka terhadap saran, masukan dan kritik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Seluruh SKPD harus memanfaatkan kecanggihan teknologi informatika melalui media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ketika ada masyarakat yang menanyakan permasalah dan butuh proses untuk memberikan jawaban, maka minimal pertanyaan itu direspon dahulu. Mereka pasti akan memahami,” ungkapnya. (rs-infoblora)