![]() |
| Bupati Blora H.Djoko Nugroho saat menyampaikan LKPj APBD 2015 belum lama ini dalam Rapat Paripurna DPRD. (foto: ag-infoblora) |
Dan
ternyata silpa APBD 2015 tersebut paling tinggi dibanding silpa APBD Blora
tahun-tahun sebelumnya. Munculnya silpa terjadi karena adanya kegiatan atau
program yang tidak bisa dilaksanakan. Padahal dananya telah dianggarkan dalam
APBD, atau bisa dikatakan serapan anggaran masih belum maksimal.
DPRD
menilai dengan semakin tinggi silpa menandakan banyaknya kegiatan yang tidak
bisa dilaksanakan. Perlu diketahui di tahun 2015, rencana belanja daerah
sebesar Rp 1,87 triliun namun realisasinya hanya sebesar Rp 1,68 triliun.
Sehingga, serapan anggarannya baru mencapai 89,76 persen dan silpa sebesar Rp
191,9 miliar.
Ketua
DPRD Blora Ir.H Bambang Susilo menyatakan bahwa tingginya silpa menunjukan pemerintah
daerah belum menemukan cara yang efektif untuk dapat memaksimalkan sumber daya
yang ada berupa dana pembangunan bagi akselerasi pembangunan.
“Oleh
karena itu DPRD merekomendasikan agar dilakukan evaluasi yang menyeluruh atas
kemampuan organisasi dan efektifitas tata kerja SKPD dalam eksekusi anggaran
daerah. Agar penyebab meningkatnya silpa bisa teridentifikasi dan ditemukan
jalan keluarnya,” ujar Ketua DPRD Blora Bambang Susilo, kemarin.
Sementara
itu Bupati H.Djoko Nugroho mengungkapkan, penyebab adanya silpa itu karena
tidak terserapnya dana alokasi khusus (DAK) tambahan bidang pertanian, dana
sertifikasi guru yang belum dibayarkan serta efesiensi anggaran di bidang
pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan
data yang dihimpun, di tahun 2014 silpa APBD Blora sebesar Rp 148 miliar.
Adapun silpa 2013 sebesar Rp 120 miliar, 2012 sebanyak Rp 146 miliar,
silpa tahun 2011 sebesar Rp 160 miliar dan silpa 2010 sebesar Rp 87 miliar.
Jika dibandingkan silpa tahun-tahun sebelumnya, maka silpa 2015 sebesar Rp
191,9 adalah paling tinggi. (Aiz-SM | Jo-infoblora)


0 komentar:
Posting Komentar