Ini Fokus Pembangunan di 16 Desa Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan

Bupati dan Wakil Bupati memimpin rapat Program Penanggulangan Kemiskinan di Bappeda Blora dengan sasaran 16 desa prioritas. (foto: rs-infoblora)

BLORA. Setelah menetapkan 16 desa miskin sebagai pilot project prioritas pengentasan kemiskinan pada tahun 2017 mendatang. Kini Pemkab Blora mulai menyusun program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati bersama seluruh SKPD yang tergabung dalam tim penanggulangan kemiskinan kabupaten.

Dalam rapat koordinasi Pronangkis di Bappeda Blora, Senin (18/4) lalu dihadirkan seluruh Camat dan 16 kepala desa (kades) dari desa pilot project prioritas yang menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan. Masing-masing kepala desa memaparkan permasalahan pembangunan yang dihadapi desanya di hadapan Bupati dan Wakil Bupati.

Bupati H.Djoko Nugroho pun langsung meresponnya agar semua Dinas/SKPD terkait mencatat dan memrogramkan pemecahan permasalahan yang disampaikan oleh 16 kepala desa tersebut.

“Kepada seluruh dinas/SKPD terkait saya minta dengarkan semua pemaparan kades, catat agar bisa merumuskan langkah penanggulangan permasalahan desa yang diutarakan. Saya ingin semua permasalahan kemiskinan yang dihadapi desa bisa dikeroyok bersama-sama dari berbagai bidang,” tegas Bupati.

Adapun rincian permasalahan sebagai fokus pembangunan di 16 desa pilot project proritas yang berhasil dihimpun Info Blora adalah sebagai berikut.

Yang pertama adalah Desa Nglebak Kecamatan Kradenan. Desa yang berada di ujung selatan Kabupaten Blora ini masih gelap karena ada 125 KK yang belum teraliri jaringan listrik, tepatnya di Dukuh Ngandong. Selain listrik, Nglebak juga mengeluhkan tidak terjangkaunya signal seluler sebagai penunjang kelancaran komunikasi.

Di bidang pertanian, desa Nglebak memiliki 10 kelompok tani (poktan) namun baru 1 poktan yang memiliki traktor sehingga mengajukan tambahan traktor. Bidang kesehatan mengajukan pengadaan jamban umum, mengingat banyak warga yang masih BAB di sungai Bengawan Solo. Bidang Pendidikan meminta pembangunan gedung sekolah satu atap. Infrastruktur jalan juga menjadi prioritas yang diajukan untuk diperbaiki.

Yang kedua adalah Desa Gempol Kecamatan Jati. Desa ini juga mengajukan perbaikan jalan antar dukuhan dan penambahan bantuan traktor untuk kelompok tani penggarap sawah. Keterbatasan tenaga pendidikan di SDN Selogender juga dikeluhkan, agar diberikan tambahan tenaga guru. Banyaknya perajin bonggol jati di Desa Gempol diusulkan untuk pengadaan bantuan alat pertukangan dan bantuan modal.

Yang ketiga adalah Desa Bodeh Kecamatan Randublatung. Hampir sama dengan Desa Nglebak Kecamatan Kradenan, desa di ujung selatan Randublatung ini mengajukan bantuan pendirian tower komunikasi karena jaringan signal masih terbatas. Dikenal sebagai desa penghasil ketela namun sering mengalami kekeringan sehingga ingin dibangunkan embung dan pengadaan sumur lapang. Selain itu juga pembangunan jalan desa sepanjang 2 km menuju Bodeh.

Yang keempat adalah Desa Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban. Desa ini mengalami permasalahan di bidang pertanian dan tenaga kerja. Bidang pertanian sering mengalami kekeringan sehingga meminta Pemkab untuk melakukan pengerukan bendungan kali Glandangan agar kapasitas tampungan air meningkat. Sering terjadinya banjir di Dukuh Pucung membuat pihak desa mengajukan pembangunan tanggul Kali Glandangan. Perluasan jaringan listrik juga diajukan mengingat 90 KK di Dukuh kaliputat belum teraliri listrik, begitu juga dengan jalan desa.

Yang kelima adalah Desa Botoreco Kecamatan Kunduran. Jeleknya jalan antar dukuhan dikeluhkan oleh Kepala Desa di hadapan Bupati agar segera diperbaiki. Desa di ujung selatan Kunduran ini memiliki 13 poktan yang baru memiliki 4 traktor, sehingga mengajukan penambahan bantuan traktor. Perbaikan jalan usaha tani (JUT) juga diajukan.

Yang keenam adalah Desa Bogorejo Kecamatan Japah. Pihak desa meminta pembangunan sumur lapang di areal persawahan untuk pengairan agar produktifitas pertanian meningkat. Selain itu juga meminta pembangunan jembatan menuju areal persawahan yang hingga kini masih terbuat dari batang pohon kelapa. Pembangunan saluran air bersih Pamsimas serta pengadaan jamban bagi warga tidak mampu sebanyak 123 unit.

Yang ketujuh adalah Desa Pelemsengir Kecamatan Todanan. Desa di ujung barat Todanan ini dikenal dengan penghasil kacang mete memerlukan bantuan alat pengupas mete. Ada 75 kelompok tani kacang mete yang berada di Dukuh Watulawang. Pengajuan perbaikan jalan antar pedukuhan juga diajukan, begitu juga dengan pembangunan gedung PAUD dan pengadaan bantuan traktor pertanian.

Yang kedelapan adalah Desa Biting Kecamatan Sambong. Banyak warga Desa Biting yang bekerja sebagai buruh ternak, pemelihara sapi dan kambing milik warga Cepu. Kades setempat meminta Pemkab untuk bisa memberikan bantuan ternak agar bisa mengembangkan peternakan di Desa Biting, bukan menjadi buruh ternak lagi. Selain itu juga pengajuan bantuan untuk rumah tidak layak huni sebanyak 29 rumah. Permodalan usaha kecil dan pengadaan bibit pisang untuk perkebunan.

Yang kesembilan adalah Desa Gempolrejo Kecamatan Tunjungan. Infrastruktur jalan jadi perhatian utama desa ini karena penghubung antar dukuh banyak yang rusak. Pembangunan jalan usaha tani (JUT), pembangunan lapangan olahraga dan jambanisasi untuk 130 rumah.

Yang kesepuluh Desa Ketringan Kecamatan Jiken. Desa ini mengajukan pembangunan jalan lingkar desa yang selama ini dalam kondisi rusak dan pembangunan jalan poros Ketringan-Bogorejo. PAUD yang selama ini masih menyatu dengan gedung SD juga dimintakan untuk dibangunkan gedung sendiri. Selain itu mengusulkan pembangunan JUT, pengadaan bantuan traktor untuk 11 poktan, dan rehab pasar tradisional.

Kesebelas adalah Desa Kawengan Kecamatan Jepon, mengajukan bantuan traktor untuk 8 poktan. Pengadaan bibit buah-buahan untuk pemanfaatan lahan pekarangan, pembangunan jalan desa dan saluran drainase. Pelatihan membatik untuk ibu-ibu agar bisa menumbuhkan ekonomi desa serta pembangunan Gedung PAUD - Polindes.

Keduabelas adalah Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kota. Mengajukan pengembangan teknoligi peternakan, dimana desa ini banyak peternak sapi lokal. Pembangunan kios pertokoan desa untuk membuka kesempatan masyarakat bergerak di bidang perdagangan. Pengadaan bantuan traktor untuk 11 poktan, pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan. Kemudian pipanisasi air bersih dari hutan menuju desa dan pembangunan jalan Jasem-Gosten yang longsor.

Ketigabelas adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo yang mengajukan perbaikan jalan Mojowetan-Sidomulyo. Bantuan alat pertanian untuk 6 poktan dan izin pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman palawija di Dukuh Jurangjero. Pengembangan wisata Waduk Jurangjero, serta usulan pembangunan gedung PAUD.

Keempatbelas adalah Desa Cabean Kecamatan Cepu yang mengajukan perbaikan jalan antar dukuh hingga tembus Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban. Pembinaan kelompok tani dan pengajuan bantuan traktor untuk 9 poktan, mengingat desa ini adalah salah satu lumbung beras di Kabupaten Blora.

Kelimabelas adalah Desa Srigading Kecamatan Ngawen yang mengajukan perbaikan jalan desa, pembangunan jembatan Tegalrejo, pengadaan bibit buah-buahan dan rehab RLTH sebanyak 38 KK. Selain itu pembangunan talud jalan Plosorejo-Srigading, serta pengajuan bantuan traktor untuk kelompok tani.

Terakhir keenambelas adalah Desa Nglengkir Kecamatan Bogorejo yang mengajukan perbaikan jalan Nglengkir-Jurangjero sepanjang 2,7 km. Jalan Nglengkir menuju Juwet sepanjang 2 km, bantuan alat perbengkelan, pelatihan tukang kayu dan bantuan traktor untuk 13 poktan.

“Saya minta semuanya dirangkum dan disusun program penanganannya oleh masing-masing dinas terkait. Untuk pekerjaan fisik sebisa mungkin laksanakan dengan program padat karya, berdayakan warga desa agar bisa ikut menikmati proses pembangunan. Jangan diserahkan pihak kontraktor,” lanjut Bupati.

(berita sebelumnya : Pemkab Tetapkan 16 Desa Tertinggal Jadi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan)

Menurutnya jika pengentasan kemiskinan 16 desa di 16 kecamatan yang disebutkan diatas berhasil, maka kedepan desa-desa yang lain akan dilaksanakan berkelanjutan. Seluruh dinas instansi diharap kompak menangani permasalahan yang ada di desa. Penyusunan APBD dan APBDes perlu diselaraskan. (jo-infoblora)