Bertekad Perbaiki Jalan Desa Hutan, Bupati Akan Urus Perijinan ke Kemenhut LH

Bupati Blora H.Djoko Nugroho. (foto: tq-infoblora)

BLORA. Tekad Bupati Blora H.Djoko Nugroho untuk memperbaiki jalan pedesaan tengah hutan benar-benar serius. Setelah menyampaikan rencana tersebut ke Gubernur Ganjar Pranowo pekan lalu dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Blora. Kini Bupati yang akrab dipanggil Pak Kokok ini akan mengurus ijin perbaikan jalan wilayah Perhutani ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemenhut LH) di Jakarta.

Hal itu dilakukan Bupati lantaran ada kepastian dari Adm Perhutani KPH Blora Joko Sunarto bahwa Pemkab bisa memperbaiki jalan hutan milik perhutani yang menjadi akses desa hutan asal mendapatkan ijin dari Kementerian Kehutanan dan LH, ditembuskan ke Dirut Perhutani.

“Segera kami ajukan perijinan ke Kementerian Kehutanan dan LH agar bisa memperbaiki jalan pedesaan tengah hutan yang selama ini rusak. Pemkab tidak bisa memperbaikinya karena status jalan tersebut milik Perhutani. Seperti Jl.Doplang-Bangkleyan, Randublatung-Getas-Kalikangkung, Bodeh, Nginggil-Nglebak, Tlogotuwung dll,” ujar Kokok, Senin (4/4) kemarin.

Berdasarkan keterangan dari Adm Perhutani KPH Blora Joko Sunarto, lahan hutan bisa digunakan Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan infrastruktur pedesaan yang meliputi jalan penghubung desa, pemasangan tiang pancang jaringan listrik dan pembangunan embung.

“Pak Gubernur juga mendukung langkah Pemkab untuk memperbaiki sarana jalan pedesaan tengah hutan. Perlu diketahui 48 persen wilayah Kabupaten Blora berupa hutan jati, banyak desa-desa yang berada di tengah hutan dengan kondisi jalan yang rusak dan Pemkab belum bisa memperbaiki karena status jalannya milik Perhutani. Mulai 2017 nanti semua jalan Perhutani akan saya ambil alih untuk diperbaiki agar perekonomian warga tengah hutan bisa lebih baik,” pungkasnya. (rs-infoblora)