Pemkab Blora Dinilai Tidak Konsisten Terkait Perizinan Tempat Hiburan Malam

Bangunan kace dan karaoke di tikungan Pos Ngancar masuk wilayah Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan Blora yang ditentang warga setempat. (rs-infoblora)

BLORA. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) DPRD Blora Jariman menilai, Pemkab Blora tidak konsisten terkait persoalan izin tempat hiburan malam. Tahun 2010 lalu, bupati membuat surat edaran yang isinya tidak akan memberikan izin untuk pendirian karaoke baru. Namun, belakangan terbit Perbup Nomor 11 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan usaha hiburan malam.

”Ini bagaimana sikap pemkab kok seperti itu, tidak tegas. Itukan sama artinya dengan mengizinkan semua kafe dan karaoke yang saat ini ada. Padahal sebelumnya banyak yang tidak berizin,” kata Jariman, menyikapi adanya penolakan warga terhadap kafe karaoke Pos Ngancar di Jalan Raya Blora-Purwodadi KM6,9.

Dalam perbup itu, Pemkab memberlakukan aturan baru untuk izin usaha kafe dan karaoke. Bagi kafe dan karaoke yang sudah berizin, diminta untuk mengurus izin baru karena izin yang lama dianggap sudah tidak berlaku. Sedangkan, untuk kafe atau karaoke yang belum berizin diberi kesempatan untuk mengurus izin. Sehingga, posisi karaoke yang sudah berizin dan yang belum berizin menjadi sama. 

Sebelumnya, warga Tunjungan melakukan protes terhadap karaoke yang berada di Desa Adirejo, Kecamatan Tunjungan. Tempat hiburan malam itu, saat ini sedang dalam tahap akhir pembangunan. ”Kami menentang keras pemberian izin tempat hiburan malam dan kafe-karaoke itu, juga lainnya,” kata Nasir, perwakilan warga yang juga pimpinan Ponpes Al-Alif Setro, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, kemarin.

Warga Tunjungan, diantaranya diwakili oleh Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Tunjungan mengirimkan surat keberatan langsung ke Bupati Blora Djoko Nugroho. Surat penolakan itu ditandatangani KH Ahmad Syahri (Rois Syuriah), Rifan Fauzi (Katib), Fandholin (ketua Tanfidziyah) dan Maskuri (sekretaris). Surat itu juga ditembuskan pada Ketua DPRD, Kapolres, Pengurus Cabang NU Blora, Kepala Satpol PP, dan kepala BPMPP.

Nasir menjelaskan, penolakan dari MWC NU Kecamatan Tunjungan terhadap tempat hiburan baru itu, karena dinilai tidak sesuai visi misi pemerintahan saat ini, yakni revolusi mental yang mendepankan akhlakul karimah. Pendirian karaoke itu juga tidak ada persetujuan dari warga, dan tidak jauh dari karaoke itu ada banyak sekolah.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Purwanto mengatakan, pemkab normatif dalam memberikan perizinan tempat hiburan. Salah satu syaratnya antara lain izin yang diajukan harus lengkap, seperti 200 meter dari tempat pendidikan atau tempat ibadah, ada izin keramaian, izin HO, persetujuan warga sekitar, dan syarat lainnya. ‘’Selama memenuhi syarat kita salah kalau tidak memproses,” ucapnya. (Sundoyo-Koma | Jo-infoblora)