Efektifitas Dana Aspirasi Anggota DPRD Blora Dipertanyakan

Lilik Sugiyanto, mantan anggota DPRD Blora.

BLORA. Dana aspirasi bagi anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dianggap menggambat strategi pembangunan daerah. Pasalnya, jaring aspirasi yang dilakukan selama ini hanya digunakan sebagai kepentingan kelompok tertentu dan dinilai salah sasaran.

Mantan anggota DPRD Blora periode 1999-2004 dan periode 2004-2009, Lilik Sugiyanto, menganggap, selama ini dana aspirasi tidak sejalan dengan strategi pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, aspirasi hanya pada kepentingan intuitif belaka.

"Artinya hanya pada kepentingan kelompok tertentu sesuai dengan keinginan pribadi," katanya, Sabtu (27/12) kemarin.

Menurut dia, selama ini pemerintah telah memiliki strategi pembangunan untuk daerah. Yakni melalui rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Namun itu harus terhambat dengan aspirasi yang tidak singkron dengan strategi pemerintah terkait dengan pembangunan," tegas Lilik.

Seharusnya, lanjut Lilik, aspirasi tersebut harus selaras dengan strategi pembangunan yang sudah terstruktur. "Boleh ada aspirasi, tapi para anggota dewan bisa lebih bijak dengan jatah aspirasi yang diberikan," saran dia. 

Senada disampaikan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blora, Makrus. Dia menilai, aspirasi yang selama ini disalurkan tidak tepat sasaran.

"Bahkan mereka yang merima aspirasi, dananya langsung habis," sergah Markus.

Menurutnya, jatah aspirasi untuk anggota dewan harus tiadakan. "Biarkan mereka pada fungsi pengawasan," tegas Makrus. (ams-suarabanyuurip | jo-infoblora)