Kejaksaan Negeri Blora Siapkan Tim JPU Kasus Pengadaan Tanah PA

Kajari Blora, Moch Djumali.

BLORA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora telah menyelesaikan penyidikan satu tersangka, dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan tanah kantor pengadilan agama (PA) setempat. Kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 miliar dengan tersangka Sumadi itu, saat ini tinggal telaah akhir dari jaksa peneliti. Sumadi sendiri, sudah diperiksa sebagai tersangka sebanyak dua kali. 

”Berkas penyidikannya sudah rampung. Sekarang tinggal telaah akhir dari jaksa peneliti,” kata Kajari Blora Mochamad Djumali, Selasa (21/10) kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya langsung membentuk tim jaksa penuntut umum (JPU) yang akan mengikuti proses persidangan kasus tersebut. Menurut dia, penyidikan kasus itu segera diselesaikan, karena target tahun ini sudah masuk persidangan. 

”Koordinator tim jaksa peneliti, yaitu Pak Doyo segera mutasi. Sehingga, kasus yang ditangani segera diselesaikan. Sekarang, tinggal melimpahkan ke pengadilan saja,” jelasnya.

Djumali menyatakan, dalam kasus yang disidik sejak 2008 tersebut, sebetulnya ada empat orang tersangka. Namun, hanya Sumadi yang sudah selesai berkas penyidikannya. Sedangkan tiga tersangka lainnya, masih dalam proses. 

”Tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Dia dinilai melanggar undang-undang tentang korupsi. Karena masuk tindak pidana korupsi, maka dilimpahkan ke pengadilan Tipikor di Semarang,” terang mantan kajari Sintang, Kalimantan Barat itu.

Djumali menjelaskan, selama dalam tahap penyidikan, tersangka Sumadi tidak dilakukan penahanan. Namun, dia tidak menjamin selamanya pejabat PA Sragen itu tetap bebas. Sebab, kemungkinan dilakukan penahanan tetap ada. 

”Salah satu pertimbangannya adalah, sidang dilaksanakan di Semarang, sedangkan tersangka dinas di Sragen. Jadi, dimungkinkan cukup sulit koordinasi. Selain itu, tidak menjamin setiap sidang Sumadi bisa hadir,” ujarnya.

Sementara, Sumadi saat dikonfirmasi melalui penasehat hukumnya, Pujianto menyatakan, selama ini kliennya bersikap kooperatif. Mengenai kemungkinan ditahan atau tidak, Pujianto tidak bisa menegaskan.  ”Itu kewenangan penyidik. Kita selalu koorperatif dan siap,” ucapnya.

Diketahui, kasus tersebut dilaporkan ke Kejari Blora pada Oktober 2008. Saat itu, kejari langsung mengkaji laporan tersebut dan menyelidikinya. Pengadaan tanah seluas sekitar 5.000 meter persegi di Desa Seso, Kecamatan Jepon dinilai terlalu mahal. Tanah itu dibeli PA Blora seharga Rp 470 ribu per meter persegi, padahal, tanah lain yang lokasinya bersebelahan hanya seharga Rp 250 ribu per meter persegi.  Dari sini diduga ada permainan harga oleh panitia pengadaan tanah yang merugikan negara. (Aries-Murianews | rs-infoblora)