 |
| Penyaluran air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan. |
BLORA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, menyiapkan anggaran sejumlah Rp135 juta untuk
mengantisipasi bencana kekeringan yang diperkirakan akan terus meluas.
Ratusan juta duit APBD itu diwujudkan untuk pengadaan dan pendistribusian air bersih dengan 750 tangki berkapasitas 5000 liter.
Data dari Satuan Penanggulangan Bencana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora, dari 16 Kecamatan yang ada di Blora, sebanyak 14 kecamatan rawan terkena dampak kekeringan. Antara lain Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo, Jiken, Sambong, Cepu, Kedungtuban, Randublatung, Jati, Banjarrejo, Ngawen, Kunduran, Japah dan Tunjungan.
“Dari 14 kecamatan, yang menjadi perhatian khusus adalah Kecamatan Jati. Di wilayah ini terdapat 12 desa yang terdampak kekeringan kategori parah," kata Kabid Penanggulangan Bencana Satpol PP Blora, Slamet Widodo di ruang kerjanya, Rabu (17/9/2014) kemarin.
Dia menerangkan, Satpol PP segera melakukan dropping air bersih ke 12 desa di wilayah Kecamatan Jati. “Untuk tahun ini kita menganggarkan bantuan sebanyak 750 tangki untuk kebutuhan air bersih ,” kata Slamet.
Menurut dia, anggaran sejumlah Rp135 juta dinilai tidak mencukupi untuk mengatasi bencana kekeringan jika terjadi kemarau yang berkepanjangan hingga menyebabkan sumber air menyusut habis.
“Harapannya bisa mencukupi. Tapi kalau tidak, biasanya kami minta bantuan ke provinsi, dan juga menerima bantuan dari kepedulian berbagai pihak,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Slamet, pihaknya telah menerima pengajuan bantuan air bersih dari desa di sejumlah Kecamatan yang menjadi langganan kekeringan. Yaitu Kecamatan Jati 12 Desa, Kecamatan Kedungtuban 5 Desa, Kecamatan Tunjungan 8 Desa dan Kecamatan Bogorejo 12 Desa.
“Jumlah ini kita perkirakan masih akan bertambah jika kemaraunya panjang. Seperti di Kecamatan Jati enam desa krisis air bersih, kemudian di Kecamatan Ngawen 11 desa,” tandasnya.
Untuk tahun 2013 lalu, Satpol PP Blora mendapat anggaran Rp150 juta untuk penanganan bencana di 185 desa dan 12 kelurahan di 15 kecamatan yang rawan kekeringan. (ams-suarabanyuurip | Jo-infoblora)
Data dari Satuan Penanggulangan Bencana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora, dari 16 Kecamatan yang ada di Blora, sebanyak 14 kecamatan rawan terkena dampak kekeringan. Antara lain Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo, Jiken, Sambong, Cepu, Kedungtuban, Randublatung, Jati, Banjarrejo, Ngawen, Kunduran, Japah dan Tunjungan.
“Dari 14 kecamatan, yang menjadi perhatian khusus adalah Kecamatan Jati. Di wilayah ini terdapat 12 desa yang terdampak kekeringan kategori parah," kata Kabid Penanggulangan Bencana Satpol PP Blora, Slamet Widodo di ruang kerjanya, Rabu (17/9/2014) kemarin.
Dia menerangkan, Satpol PP segera melakukan dropping air bersih ke 12 desa di wilayah Kecamatan Jati. “Untuk tahun ini kita menganggarkan bantuan sebanyak 750 tangki untuk kebutuhan air bersih ,” kata Slamet.
Menurut dia, anggaran sejumlah Rp135 juta dinilai tidak mencukupi untuk mengatasi bencana kekeringan jika terjadi kemarau yang berkepanjangan hingga menyebabkan sumber air menyusut habis.
“Harapannya bisa mencukupi. Tapi kalau tidak, biasanya kami minta bantuan ke provinsi, dan juga menerima bantuan dari kepedulian berbagai pihak,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Slamet, pihaknya telah menerima pengajuan bantuan air bersih dari desa di sejumlah Kecamatan yang menjadi langganan kekeringan. Yaitu Kecamatan Jati 12 Desa, Kecamatan Kedungtuban 5 Desa, Kecamatan Tunjungan 8 Desa dan Kecamatan Bogorejo 12 Desa.
“Jumlah ini kita perkirakan masih akan bertambah jika kemaraunya panjang. Seperti di Kecamatan Jati enam desa krisis air bersih, kemudian di Kecamatan Ngawen 11 desa,” tandasnya.
Untuk tahun 2013 lalu, Satpol PP Blora mendapat anggaran Rp150 juta untuk penanganan bencana di 185 desa dan 12 kelurahan di 15 kecamatan yang rawan kekeringan. (ams-suarabanyuurip | Jo-infoblora)
0 komentar:
Posting Komentar