Warga Gelar Demo Penolakan KSO Pertamina Geo Cepu

Ratusan warga melakukan demo penolakan KSO Pertamina Ceo Cepu, kemarin. (eko-infoblora)

BLORA. Sebanyak 200'an orang masyarakat dan pekerja tambang menyerbu KSO Pertamina, PT Geo Cepu Indonesia, yang berkantor di Kecamatan Cepu, Blora. Mereka merupakan gabungan dari Aliansi Masyarakat Cepu (AMC) dengan gabungan masyarakat penambang tradisional di sekitar Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang berada di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

Mereka menyatakan sikap penolakan terhadap KSO Pertamina tersebut. Alasannya keberadaan PT Geo Cepu Indonesia dianggap berakibat buruk jika operasi tetap dilanjutkan. Yaitu hilangnya mata pencaharian para penambang. “Operasi itu juga akan membawa dampak konflik horizontal di tengah masyarakat,” kata Farid, koordinator aksi, Kamis (28/8/2014) kemarin.

Dalam aksinya, mereka menolak dengan tegas beroperasinya PT Geo Cepu Indonesia kerena tidak ada kompensasi pada masyarakat setempat. Mereka juga menolak KSO tersebut tidak mengutamakan AMDAL sehingga mengakibatkan kerusakan lingkugan hidup sekitar. Pada kesempatan itu, mereka menyatakan KSO tersebut merugikan Negara, lantaran jumlah produksinya berada di bawah produksi saat dikelola sendiri oleh Pertamina. 

“Yang paling penting, kami menolak diskriminasi, dan intimidasi terhadap masyarakat sekitar pertambangan wilayah operasional KSO PT Geo Cepu Idonesia,”  kata Farid.

Selain itu, PT Geo Cepu Indonesia dianggap melanggar hukum lantaran mobil operasionalnya menggunakan BBM bersubsidi, “Kami menolak kendaraan operasional PT Geo Cepu Indonesia menggunakan BBM bersubsidi,” tegas Farid.

Dia melanjutkan, dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak ada sosialisasi pada warga daerah sekitar proyek. Pihak manajemen PT Geo Cepu Indonesia menerima perwakilan peserta aksi untuk melakukan negosiasi. Namun sampai dengan selesai belum ada titik temu, meskipun berlangsung alot.

Sementara itu, Head of Operation Suppport, Hery Mutiara, menjelaskan, pihaknya menampik jika dikatakan melakukan intimidasi, dan diskrimidasi. Dia berdalih, keberadaan penambang sekitar proyek mengganggu operasi pertambangan. 

“Kami hanya menertibkan, termasuk dalam titik koordinat yang masuk dalam wilayah kami,” kata Hery.

Dia juga menanggapi bahwa pihknya tidak perlu mengurus AMDAL, “Karena Kami sudah mendapat surat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan sudah bekerja sama dengan STEM Cepu dalam kajian untuk UKL dan UPL,” ungkapnya.

Mengenai penggunaan BBM bersubsidi, pihaknya menganggap hal itu biasa saja, dan tidak apa-apa. Kerena, pihaknya baru melaksanakan tender untuk menggandeng vendor dalam pengadaan BBM non subsidi. (rs-infoblora | ams-suarabanyuurip)