 |
| Ganjar Pranowo tampak geram saat menjumpai pungli di Jembatan Timbang Subah Batang beberapa waktu lalu. (rs-infoblora) |
SEMARANG. Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo akan menutup 9 dari 16 jembatan timbang yang ada di Jawa
Tengah. Alasannya, berdasarkan hasil evaluasi, dari 16 jembatan, hanya 7
yang dianggap layak.
Tujuh jembatan timbang yang layak dan tetap beroperasi itu berada di perbatasan, yakni di Tanjung (Brebes), Sambong (Blora), Sarang (Rembang), Toyogo (Sragen), Salam (Magelang), Wanareja (Cilacap) dan Klepu di Kabupaten Semarang.
"Daripada dibuka banyak yang tidak optimal, lebih baik kita ujicoba yang tujuh ini dulu," ujar Ganjar seusai rapat evaluasi jembatan timbang, Senin (12/5/2014).
Sejumlah evaluasi yang dilakukan antara lain juga terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Pihaknya juga akan memperbaiki sistem serta perbaikan kerja sama dengan daerah lain.
Selama ini, kata Ganjar, operasional jembatan timbang dilakukan dua shift. Dengan demikian, dalam sehari, para petugas bekerja selama 12 jam. Ke depan, menurutnya, sistem kerja akan diubah menjadi tiga shift dengan 35 personel setiap titik.
Terkait hal ini, Gubernur Jateng juga akan melakukan revisi Pergub Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk Perda Jateng nomor 1 tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang. Diharapkan, revisi tersebut dapat terwujud dalam waktu dekat.
Selain itu, Ganjar juga mengharapkan adanya kerja sama antar daerah (Jabar-Jatim) yang terjalin baik. Ia berharap ada peraturan pemerintah (PP) terkait perlakuan batas tonase antar daerah dengan aturan yang sama. Sebab, jika sanksi muatan ini tidak diseragamkan di setiap daerah, jelas akan merugikan.
"Misal di daerah sini sudah didenda, tapi barang tidak diturunkan. Muatannya masih sama dan itu bisa merusak jalan. Bila seragam bisa menjadi kebijakan seragam," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Jateng, Urip Sihabudin mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan proses perbaikan sistem. Antara lain terkait dengan catatan barang yang semuanya harus akurat.
Pengendalian sistem, ujarnya, juga akan dilakukan satu pintu, hal itu dimaksudkan agar memudahkan dalam pengawasan. Selain itu, ia juga menjanjikan akan ada perbaikan terkait fungsi dan pelayanan jembatan timbang. (rs-infoblora)
2 komentar:
Klo berani ambil tindakan tegas terhadap oknum2 Dishub.
Jembatan timbang di cepu ya kacau balau itu pegawainya.
Truk2 itu kena 20 rb.
Tulis no telpon laporan & ancaman pecat dari PNS klo melakukan pungli.
Dikira gampang jadi PNS.
Gaji tinggi msh pungli lagi..
Kita harus ingat bahwa sejak adanya otonomi daerah, masing2 daerah otonom berupaya utk membuat suatu perda yg bertujuan utk mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah ) .Dari sudut pandang tersebut bila kita hubungkan dgn persoalan yg akhir2 ini terjadi permasalahan di Jembatan Timbang salah satunya tempat utk mendapatkan PAD dengan mudah, maka bila bapak Gubernur Jateng menghendaki agar Jembatan Timbang tdk lagi difungsikan sebagai tempat utk mencari PAD,perlu bapak Gubernur Jateng melaporkan kpd Menteri Perhubungan, memohon agar Jembatan Timbang dikembalikan sesuai fungsinya yg sebagaimana mestinya berfungsi sebagai tempat yang memiliki fasilitas dan alat untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan2 angkutan barang yang melanggar karena tidak sesuai dengan ijin yg dtetapkan dalam Buku Uji.Sehingga Jembatan Timbang tidak dapat difungsikan lagi sebagai tempat untuk memungut retribusi/atau denda berupa uang,yang ada hanya penindakan sanksi tilang bagi kendaraan2 yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dalam ketetapan Buku Uji.Dan sekaligus saya mengusulkan bagi kendaraan2 angkutan barang tidak memiliki Buku Uji atau memiliki Buku Uji habis masa berlakunya dapat diduga akan mengancam keselamatan pengguna jalan lain sehingga bila terjadi kecelakaan maka pengemudi perlu diberikan sanksi pidana.Namun demikian bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng perlu mempertimbangkan kembali bahwa selama ini PAD yang didapatkan dari Jembatan Timbang amat besar.(pdsw/smg).
Posting Komentar