 |
| Proses penghitungan suara (rekapitulasi) yang digelar KPU Blora di aula Poltekkes kampus IV Blora sejak Sabtu (19/4) kemarin. (rs-infoblora) |
BLORA – Proses
rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di Kabupaten Blora
berlangsung panas. Rapat pleno rekapitulasi yang digelar sejak Sabtu (19/4) lalu di Aula Poltekkes kampus IV Blora atau yang sering disebut AKper Blora itu berjalan penuh interupsi. Protes dan interupsi datang dari
sejumlah saksi partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif
(caleg).
Penyebabnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang ditemukan. Misalnya,
ditemukannya gembok kotak suara yang segelnya telah berlubang. Kemudian,
segel di lubang kotak yang terbuat dari kertas juga telah diganti.
Ketegangan bermula, ketika pengitungan kotak suara dari Kecamatan Jati dan Randublatung. Kotak suara dari PPK Randublatung diperiksa, ternyata segel yang ada di gembok sudah tidak utuh lagi. Saksi dari Partai Demokrat Singgih Hartono, meminta pertanggungjawaban KPU soal itu. Kekesalan Singgih bertambah, karena segel bukan aslinya.
”Ini ada tulisan tangan, siapa yang menulis harus jelas. Tidak bisa dibiarkan, karena segelnya tidak utuh,” kata Singgih.
Protes lainnya juga dilontarkan saksi dari Partai Nasdem, Joko Supratno. Ia mempersoalkan adanya surat suara yang rusak, tidak terpakai, dan surat suara yang nyasar dari daerah lain ke Blora serta kelebihan surat suara. Sebab, sampai saat ini, surat suara tersebut belum dimusnahkan.
”Kami semua patut curiga. Karena, kelebihan surat suara bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Arifin telah meminta kepada Ketua PPK Randublatung Nunung, untuk menjelaskan adanya kertas segel yang dipermasalahkan itu. ”Kami sudah mendapat laporannya, dan semua bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Arifin menambahkan, dia memastikan tidak ada suara yang hilang atau sebagainya dalam kotak itu. ”Jadi, kami menjamin tidak ada yang berubah,” imbuhnya. (rs-infoblora | Aries Budi)
Ketegangan bermula, ketika pengitungan kotak suara dari Kecamatan Jati dan Randublatung. Kotak suara dari PPK Randublatung diperiksa, ternyata segel yang ada di gembok sudah tidak utuh lagi. Saksi dari Partai Demokrat Singgih Hartono, meminta pertanggungjawaban KPU soal itu. Kekesalan Singgih bertambah, karena segel bukan aslinya.
”Ini ada tulisan tangan, siapa yang menulis harus jelas. Tidak bisa dibiarkan, karena segelnya tidak utuh,” kata Singgih.
Protes lainnya juga dilontarkan saksi dari Partai Nasdem, Joko Supratno. Ia mempersoalkan adanya surat suara yang rusak, tidak terpakai, dan surat suara yang nyasar dari daerah lain ke Blora serta kelebihan surat suara. Sebab, sampai saat ini, surat suara tersebut belum dimusnahkan.
”Kami semua patut curiga. Karena, kelebihan surat suara bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Arifin telah meminta kepada Ketua PPK Randublatung Nunung, untuk menjelaskan adanya kertas segel yang dipermasalahkan itu. ”Kami sudah mendapat laporannya, dan semua bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Arifin menambahkan, dia memastikan tidak ada suara yang hilang atau sebagainya dalam kotak itu. ”Jadi, kami menjamin tidak ada yang berubah,” imbuhnya. (rs-infoblora | Aries Budi)
0 komentar:
Posting Komentar