Belum Ada Titik Temu Pembahasan APBD Blora 2014

Seno Margo Utomo, Anggota Banggar DPRD

BLORA. Sejumlah kalangan di DPRD menghendaki target pendapatan asli daerah (PAD) Blora 2014 sebesar Rp 100 miliar. Namun keinginan tersebut tidak serta merta disetujui Pemkab Blora.

Target PAD inilah menjadi salah satu materi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plapon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2014 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Blora, kemarin. PAD merupakan salah satu komponen dalam pendapatan atau penerimaan daerah setiap tahun.

Selain target PAD, menurut Seno Margo Utomo, salah seorang anggota Banggar DPRD, materi krusial yang belum mendapatkan titik temu adalah proyeksi pendapatan dalam APBD 2014 kelak. Versi Banggar, kata Seno Margo Utomo, proyeksi pendapatan semestinya mencapai sekitar Rp 1,6 triliun. Namun proyeksi yang disodorkan pemkab hanya Rp 1,4 triliun.

Target PAD yang rendah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan keseluruhan dalam APBD juga rendah. ''Idealnya kalau realisasi PAD tahun lalu melampaui target, semestinya target PAD tahun ini harus di atas realisasi tahun lalu. Begitu juga dengan pendapatan daerah.

Pemkab harus berani menargetkan pendapatan yang lebih tinggi karena ternyata memang realisasi pendapatan tahun lalu juga tinggi. Belum lagi adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa-Red) tahun lalu yang jumlahnya lebih dari Rp 120 miliar,'' ujarnya.

Proyeksi pendapatan secara keseluruhan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan belanja daerah. Semua penerimaan yang masuk ke kas daerah baik yang bersumber dari PAD ataupun dari bantuan Pemerintah Pusat dan provinsi, selanjutnya akan dipakai untuk membiayai program pembangunan daerah. Pendapatan dan belanja harus imbang, sehingga tidak ada defisit.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Blora, Gunadi mengemukakan harus ada argumentasi dan data yang tepat sebelum menetapkan PAD. Menurutnya jika DPRD menghendaki target PAD dinaikkan menjadi Rp 100 miliar sebaiknya disertai juga data pendukung dari pos apa saja sehingga angka Rp 100 miliar tersebut bisa terpenuhi. "Kalau memang ada pendukung , silahkan disampaikan kepada kami," pungkasnya. (rs-infoblora | H18-42,88)