Warga Blora Diingatkan Agar Tak Berharap Banyak Terhadap Proyek City Gas

M.Hamdun, Peneliti LPAW Blora

BLORA. Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuat proyek city gas di Kabupaten Blora sudah final. Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak Bumi dan Gas telah melakukan proses lelang dan PT Markinah Jakarta terpilih sebagai kontraktor untuk pemasangan instalasi.

Proyek city gas ini adalah sebagai bentuk kompensasi pemerintah pusat terhadap masyarakat Blora atas proyek gas di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan. Proyek ini dikelola PT Pertamina Pengambangan Gas Jawa (PPGJ). Ada 4.000 KK yang dipastikan akan mendapatkan aliran gas ini. Gas yang akan dialirkan adalah gas dari proyek PPGJ sejumlah 5 mmscfd. Total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp. 40 milyar.

Secara teknis, jika proyek ini beroperasi 4.000 KK yang ada di Desa Sumber, Wado, Mojorembun, Kapuan, Kemantren, dan Tanjung, akan terpasangi pipa instalasi jaringan gas. 4000 KK ini diprioritaskan adalah mereka yang dikategorikan warga miskin. Hanya saja warga Blora diingatkan untuk tidak terlalu berharap banyak terhadap proyek nasional ini.

M Hamdun, peneliti dari Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Blora, Sabtu (13/7), mengemukakan sekilas proyek city gas ini memang akan menguntungkan masyarakat. Namun menurut dia ada banyak hal yang harus dicatat dari pelaksanaan proyek tersebut.

Pertama proyek city gas di Blora bukan satu-satunya di Indonesia. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah terlaksana sebelumnya diantaranya, Cirebon, SIdoarjo, Wajo dan Makassar. Selain itu ada juga sejumlah kabupaten di Papua.

"Dari data yang ada banyak proyek city gas yang mangkrak atau terkatung-katung operasionalisasinya. Seperti halnya di Cirebon. Setahun semenjak pemasangan instalasinya belum dapat dimanfaatkan hingga sekarang," katanya.

Catatan kedua adalah, proyek city gas bukanlah proyek sosial. M Hamdun menyatakan city gas adalah proyek bisnis profit yang akan dikelola Pemkab melalui BUMD. Dari pengalaman proyek city gas di Sidoarjo karena mengelola bisnis city gas ini Pemkab Sidoarjo harus menanggung biaya subsidi Rp 600 juta per tahun untuk pengoperasian city gas. Karena ini bisnis, maka Pemkab dan BUMD pengelola harus menyiapkan secara matang rencana bisnisnya.

"Perhitungan kasarnya, jika tagihan hanya dari 4000 KK pelanggan tidak akan cukup untuk membiayai operasional city gas. Belum lagi biaya operasional BUMD, gaji dan sebagainya. Bisnis city gas ini kemungkinan bisa menguntungkan jika mampu dimanfaatkan untuk 20.000 KK pelanggan. Dengan begitu artinya membutuhkan 16.000 KK pelanggan lagi," ujarnya.

Menurut M Hamdun, karena pemerintah pusat hanya menanggung biaya investasi awal saja, maka biaya pengembangannya harus di tanggung Pemkab. Perhitungan kasarnya, jika dengan biaya Rp 40 milyar maka untuk menjangkau 20.000 KK Pemkab wajib menyediakan dana sekitar Rp. 160 milyar.

"Catatan ini tidak untuk mencegah terlaksananya proyek city gas. Tetapi lebih sebagai upaya agar Pemkab Blora bersama BUMD PT Blora Patra Energi (BPE) lebih cermat dalam menyambut dan mempersiapkan proyek city gas. Sehingga proyek yang didanai dengan biaya yang sangat besar ini bisa terealisasi sesuai jadwal yang ditentukan," tandasnya. (rs-infoBlora | sumber : Abdul Muiz - Suara Merdeka)