INFOBLORA.ID - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan berinisial JY setelah diketahui melanggar aturan keimigrasian dengan tinggal di Indonesia melebihi batas izin tinggal atau overstay selama delapan tahun.
Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi tersebut dilaksanakan pada Rabu (11/11/2026) melalui Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan pengawalan petugas Imigrasi Blora.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Kamis (5/11/2026), JY diketahui masuk ke Indonesia melalui Bali pada Maret 2018 menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Kepada petugas, JY mengaku awalnya datang ke Indonesia untuk mencari proyek pembangunan jalan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, setelah rencana tersebut tidak terealisasi, yang bersangkutan kemudian menetap di Kabupaten Tuban dan terakhir berada di Kabupaten Rembang.
Selama berada di Indonesia, JY diketahui tidak melakukan perpanjangan izin tinggal maupun melaporkan keberadaannya sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku.
Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Blora mengambil tindakan deportasi berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, JY juga dimasukkan dalam Daftar Penangkalan Keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Gilang Danurdara, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban keimigrasian di Indonesia.
"Setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan izin tinggal selama berada di Indonesia. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sebagai upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara," tegas Gilang.
Imigrasi Blora juga mengimbau seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia agar senantiasa mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk memastikan izin tinggal tetap berlaku sesuai peraturan.
Masyarakat turut diajak berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran keberadaan maupun aktivitas orang asing di lingkungan masing-masing.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengawasan keimigrasian untuk memastikan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia menjalankan aktivitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
0 komentar:
Posting Komentar