INFOBLORA.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana pendapatan mencapai Rp2,29 triliun. Namun, alokasi transfer ke daerah (TKD) yang disampaikan Kementerian Keuangan mengalami penurunan sekitar Rp93,56 miliar dibandingkan angka yang sebelumnya dianggarkan dalam rancangan APBD.
Hal tersebut disampaikan Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (8/10/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora tersebut dipimpin Ketua DPRD Blora Mustopa, S.Pd.I. Hadir pula Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Arief itu berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat diselesaikan tepat waktu sehingga segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Menjadi harapan saya, beserta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blora, agar Rancangan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2027 ini dapat segera dilakukan pembahasan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sehingga roda pemerintahan dan proses pembangunan di Kabupaten Blora akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan hasilnya dapat dinikmati semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sebelum penyampaian RAPBD, Pemkab Blora dan DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna pada 13 Agustus 2026.
Pemkab Blora kemudian menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut kepada DPRD pada 9 September 2026 melalui surat nomor 180.14/1096/2026.
PENDAPATAN DAERAH DIRANCANG RP2,29 TRILIUN
Dalam rancangan awal yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Blora pada 2027 direncanakan sebesar Rp2.294.740.329.000 atau sekitar Rp2,29 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp617.338.000.000 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.677.402.329.000.
Namun, berdasarkan surat Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026, alokasi TKD untuk Kabupaten Blora ditetapkan dalam rancangan alokasi sebesar Rp1.492.097.767.000.
Jumlah tersebut naik Rp8.351.541.000 dibandingkan alokasi TKD tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.483.746.226.000.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan angka transfer yang sebelumnya dimasukkan dalam RAPBD 2027, yakni Rp1.585.665.195.000, terdapat penurunan sebesar Rp93.567.428.000.
“Sehingga untuk alokasi pendapatan akan dianggarkan sesuai surat dari Kementerian Keuangan,” kata Arief Rohman.
Penyesuaian tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RAPBD 2027, agar struktur pendapatan daerah sesuai dengan alokasi transfer yang disampaikan pemerintah pusat.
BELANJA DAERAH DIRANCANG RP2,23 TRILIUN
Sementara itu, rencana belanja daerah dalam RAPBD 2027 ditetapkan sebesar Rp2.238.740.329.000 atau sekitar Rp2,23 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas:
Belanja operasi: Rp1.775.152.821.394.
Belanja modal: Rp97.738.507.606.
Belanja tidak terduga: Rp5.000.000.000.
Belanja transfer: Rp360.894.000.000.
Bupati menjelaskan, penyusunan belanja daerah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, tetapi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Adapun untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp41 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp97 miliar. Angka tersebut terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp92 miliar.
Dengan struktur tersebut, RAPBD 2027 mencatat surplus anggaran sebesar Rp56 miliar. Surplus tersebut digunakan untuk menutup selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sehingga secara perhitungan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) ditargetkan sebesar nol rupiah.
ENAM PRIORITAS PEMBANGUNAN BLORA 2027
Dalam penyusunan RAPBD 2027, Pemkab Blora mengacu pada tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Blora 2025–2029, yakni “Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.”
Tema tersebut dijabarkan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah, yaitu:
Peningkatan kinerja infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan.
Peningkatan kinerja sumber daya manusia yang cerdas dan produktif.
Peningkatan kinerja perekonomian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan transformatif.
Peningkatan kinerja ketahanan wilayah dan masyarakat.
Peningkatan kinerja wilayah yang kondusif dan stabil untuk mewujudkan kemandirian daerah.
Arief Rohman berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat agar seluruh tahapan penyusunan APBD berjalan lancar.
“Saya yakin dengan kerja sama antara eksekutif dengan legislatif yang terjalin dengan baik serta komitmen yang tinggi untuk kepentingan masyarakat, seluruh proses penyusunan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2027 akan segera dapat diselesaikan,” katanya.
Pada akhir rapat paripurna, Bupati Blora menyerahkan dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
0 komentar:
Posting Komentar