INFOBLORA.ID - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Blora tidak sekadar menjadi ajang perayaan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pendidik PAUD nonformal untuk kembali menyuarakan harapan terkait pengakuan profesi dan peningkatan kesejahteraan.
Puncak peringatan HUT HIMPAUDI Blora digelar Sabtu (5/9/2026) dan berlangsung meriah. Berbagai kegiatan dan perlombaan digelar sebelum acara puncak yang diisi dengan jalan sehat bersama para pendidik PAUD dari berbagai wilayah di Kabupaten Blora.
Ketua HIMPAUDI Kabupaten Blora, Martini, S.Pd.I, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkenalkan peran penting pendidik PAUD kepada masyarakat.
Menurutnya, para pendidik PAUD selama ini telah menjalankan tugas pendidikan dengan penuh pengabdian. Namun, masih terdapat persoalan mendasar terkait status mereka sebagai pendidik di lembaga pendidikan nonformal.
“Kami menginginkan HIMPAUDI lebih dikenal masyarakat dan segera mendapatkan pengakuan bahwa kami adalah pendidik yang layak disebut guru. Selama 21 tahun ini, kami belum disebut guru karena status kami adalah pendidikan nonformal,” ujar Martini.
HONOR MASIH RENDAH
Di tengah peringatan HUT ke-21, persoalan kesejahteraan juga menjadi perhatian serius HIMPAUDI Blora.
Martini mengungkapkan, rata-rata honor yang diterima guru PAUD dari Pemerintah Kabupaten Blora berada di kisaran Rp300 ribu per bulan. Sementara dukungan dari pemerintah desa belum memiliki pola yang sama di setiap wilayah.
“Kami bekerja hanya karena lillahi ta’ala. Rata-rata honor Rp300 ribu dari Pemkab, sedangkan dari desa sifatnya tidak mengikat. Jika desa memberi, kami dapat. Jika tidak, kami juga tidak mendapat apa-apa,” jelasnya.
Saat ini, terdapat sekitar 969 guru PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI Kabupaten Blora. Mereka tersebar di 16 kecamatan dan 355 lembaga.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya peran pendidik PAUD dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Blora.
DUKUNGAN DPR RI
Perjuangan HIMPAUDI Blora juga mendapat dukungan dari Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa, S.I.Kom.
Dalam peringatan HUT ke-21 tersebut, Eva melalui perwakilannya, Aliuddin, memberikan bantuan berupa satu unit sepeda listrik sebagai hadiah utama.
Selain itu, Eva Monalisa juga membantu menghubungkan HIMPAUDI Blora dengan program CSR Danone Indonesia yang memberikan bantuan senilai Rp25 juta.
“Alhamdulillah, untuk HUT HIMPAUDI ke-21 ini, Ibu Eva Monalisa bisa membantu memberikan sepeda listrik serta menghubungkan CSR dari Danone Indonesia sebesar Rp25 juta untuk HIMPAUDI Kabupaten Blora,” kata Aliuddin.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap para pendidik PAUD yang selama ini menjalankan tugas di tengah berbagai keterbatasan.
DORONG ADA STANDAR HONOR
Tidak berhenti pada pemberian bantuan, Eva Monalisa juga mendorong adanya regulasi yang memberikan kepastian terhadap kesejahteraan guru PAUD.
Aliuddin menyampaikan, Eva telah menyampaikan aspirasi mengenai perlunya aturan yang mengatur honor minimum guru PAUD kepada Bupati Blora.
Pasalnya, masih ditemukan guru PAUD yang menerima honor sekitar Rp250 ribu hingga Rp300 ribu setiap bulan.
“Pak Bupati memberikan respons akan memanggil OPD terkait, yaitu PMD, Dinas Pendidikan, dan bagian hukum,” jelas Aliuddin.
Ia menjelaskan, sebagian besar lembaga PAUD di Blora berada di bawah naungan desa. Karena itu, pembahasan mengenai sumber dan mekanisme pembiayaan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru.
Harapannya, pemerintah daerah dapat mengakomodasi aspirasi tersebut melalui regulasi yang jelas sehingga kesejahteraan pendidik PAUD tidak bergantung pada kebijakan yang berbeda-beda di setiap desa.
PERJUANGKAN STATUS PAUD
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah status pendidikan PAUD. Eva Monalisa yang juga merupakan anggota Badan Legislasi DPR RI disebut akan memperjuangkan agar PAUD mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal.
“Langkah awalnya adalah menjadikan PAUD bukan lagi pendidikan nonformal, tapi pendidikan formal yang mendapat kesetaraan dengan pendidik lain. Ini akan menjadi pembahasan di Badan Legislasi,” ungkap Aliuddin.
Bagi HIMPAUDI, perubahan status tersebut dinilai penting karena berkaitan erat dengan pengakuan terhadap profesi pendidik PAUD sekaligus peluang peningkatan kesejahteraan mereka.
Peringatan HUT ke-21 HIMPAUDI Kabupaten Blora akhirnya menjadi momentum untuk merayakan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat perjuangan para pendidik anak usia dini.
Di balik kegiatan jalan sehat dan berbagai perlombaan, tersimpan harapan agar guru PAUD tidak hanya mendapatkan apresiasi secara moral, tetapi juga memperoleh pengakuan profesi, kepastian regulasi, serta kesejahteraan yang lebih layak.
HIMPAUDI Blora berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, pemerintah desa, dunia usaha, dan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga perjuangan para pendidik PAUD di Kabupaten Blora dapat segera membuahkan hasil.
0 komentar:
Posting Komentar