INFOBLORA.ID - Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah cara pandang dalam mengelola keuangan daerah. OPD tidak hanya dituntut mengejar serapan anggaran, tetapi juga harus aktif menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baru.
Hal itu disampaikan Arief dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Blora, Selasa (8/9/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Pj Sekda Blora Dasiran, kepala OPD, camat, direksi BLUD, manajemen Bank Jateng, serta Guru Besar Universitas Islam Malang Prof. Drs. Muhammad Mas’ud, M.M., Ph.D.
“Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki,” kata Arief.
Ia meminta seluruh OPD dan camat berinovasi serta melakukan pemetaan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Potensi tersebut antara lain sektor peternakan, kehutanan, industri pengolahan kayu hingga sumur tua dan minyak rakyat.
Bupati juga menekankan pentingnya penegakan perda serta digitalisasi transaksi pemerintah melalui ETPD. Menurutnya, digitalisasi dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Sementara itu, Prof. Muhammad Mas’ud menyebut PAD Blora sekitar Rp547 miliar, atau sekitar 6 persen dari APBD 2025 sebesar Rp2,831 triliun. Ia mendorong penguatan PAD melalui perbaikan basis data pajak, inovasi, digitalisasi, evaluasi regulasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak.
“Agar fiskalnya kuat, PAD harus diperkuat. Ini membutuhkan data yang kuat, inovasi, regulasi yang mendukung, serta keberanian melakukan perubahan,” ujarnya.
Pj Sekda Blora Dasiran menambahkan, optimalisasi PAD tidak hanya melalui pajak dan retribusi. Aset Pemkab Blora yang belum produktif juga perlu dipetakan dan dikembangkan melalui kolaborasi dengan BUMD maupun pihak ketiga sesuai aturan.
Bupati Arief menegaskan, penguatan PAD pada akhirnya harus berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Yang kita kejar bukan sekadar angka pendapatan. Yang paling penting adalah bagaimana pendapatan itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya.
0 komentar:
Posting Komentar