INFOBLORA.ID - DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti siaran langsung pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan DPRD Kabupaten Blora, Jumat (14/8/2026) sore. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, H. Mustopa, S.Pd.I.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah anggota legiun veteran dan purnawirawan TNI-Polri.
Para peserta mengikuti secara langsung penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto dari Gedung DPR/MPR RI Jakarta melalui siaran langsung. Pidato tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR RI.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam penyusunan APBN 2027. Anggaran negara, kata Presiden, harus diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Presiden juga menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara secara hati-hati, efektif, efisien, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
“APBN harus menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan.”
Dalam penyampaian keterangan pemerintah tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya keberlanjutan program-program prioritas pemerintah. Kebijakan anggaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan pembangunan.
Presiden menekankan bahwa tantangan perekonomian global yang masih dinamis membutuhkan kebijakan fiskal yang kuat dan responsif. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga kesehatan APBN sekaligus memastikan belanja negara memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, penyampaian RAPBN 2027 tersebut juga menjadi perhatian penting karena arah kebijakan anggaran nasional memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Kebijakan transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah aspek yang turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Blora H. Mustopa mengatakan, mengikuti pidato Presiden mengenai RUU APBN 2027 merupakan bagian penting bagi jajaran legislatif dan eksekutif daerah untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan APBN memiliki keterkaitan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Karena itu, DPRD bersama Pemkab Blora perlu mencermati setiap kebijakan yang disampaikan pemerintah pusat.
“Kita bersama-sama mengikuti penyampaian keterangan pemerintah terkait RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan. Ini penting untuk mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah pusat dan bagaimana nantinya dapat memberikan dampak terhadap pembangunan serta pelayanan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Mustopa menambahkan, DPRD Kabupaten Blora akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal. Kebijakan anggaran daerah diharapkan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.
Sementara itu, kehadiran Bupati Blora Arief Rohman dan Wakil Bupati Sri Setyorini bersama jajaran Forkopimda dan kepala OPD menunjukkan sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif dalam mencermati kebijakan pemerintah pusat.
Penyampaian pidato Presiden mengenai RUU APBN 2027 sendiri menjadi salah satu tahapan penting sebelum rancangan anggaran tersebut dibahas lebih lanjut bersama DPR RI hingga akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat menyampaikan gambaran mengenai kondisi perekonomian, asumsi dasar ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta strategi pengelolaan keuangan negara untuk tahun anggaran 2027.
Bagi Kabupaten Blora, arah kebijakan APBN 2027 diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah, khususnya peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar masyarakat, penguatan sektor pertanian dan peternakan, pemberdayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Blora berlangsung dengan tertib. Para peserta menyimak penyampaian pidato Presiden hingga selesai sebagai bahan untuk memahami arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran negara pada tahun mendatang.
0 komentar:
Posting Komentar