INFOBLORA.ID - Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora menghadapi situasi dilematis menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, sekolah tersebut tetap diminta membuka pendaftaran peserta didik baru, meskipun kapasitas gedung yang ada saat ini sudah penuh.
Kepala SRMA 18 Blora, Tri Yuli Setyoningrum, mengungkapkan bahwa kondisi fasilitas sekolah sudah tidak memungkinkan untuk menampung tambahan siswa. Seluruh ruang yang tersedia telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan kebutuhan asrama.
“Untuk saat ini ruangnya sudah penuh. Lantai satu digunakan sebagai asrama siswa, lantai dua untuk ruang kelas, dan satu gedung lain difungsikan sebagai ruang guru. Tapi kami tetap diminta membuka pendaftaran siswa baru,” jelasnya.
SRMA 18 Blora sendiri menerapkan sistem boarding school, di mana seluruh siswa wajib tinggal di asrama. Hal ini membuat kebutuhan ruang tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga mencakup fasilitas hunian, ruang makan, hingga sarana penunjang lainnya.
Saat ini, SRMA 18 Blora memiliki dua rombongan belajar (rombel) dengan total 50 siswa. Seluruh siswa tersebut akan naik ke kelas 2 pada tahun ajaran mendatang, sehingga secara otomatis dibutuhkan tambahan ruang dan fasilitas untuk menampung peserta didik baru di kelas 1.
Di sisi lain, rencana pembangunan gedung baru untuk mendukung pengembangan sekolah masih dalam tahap pengusulan. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan pembangunan tersebut ke Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pembangunan gedung baru masih berproses, saat ini masih tahap usulan ke Kemensos dan Kementerian PUPR. Kami berharap bisa masuk tahap III,” ujarnya.
Menurut Luluk, meskipun kondisi sarana masih terbatas, sekolah rakyat tetap diwajibkan membuka pendaftaran siswa baru. Hal ini mengingat program sekolah rakyat merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus terus berjalan.
“Karena siswa yang sekarang naik ke kelas 2, maka tetap harus membuka pendaftaran kelas 1. Namun untuk teknis pelaksanaannya, kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Selain itu, proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan juga belum dapat dilakukan secara mandiri oleh daerah. Semua mekanisme masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar pelaksanaan program tetap sesuai standar yang ditetapkan.
Kondisi ini menuntut adanya solusi cepat, baik berupa percepatan pembangunan infrastruktur maupun kebijakan alternatif, agar kegiatan belajar mengajar di SRMA 18 Blora tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pendidikan maupun kenyamanan siswa.
Pemerintah daerah berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat agar pembangunan gedung baru dapat segera terealisasi, sehingga SRMA 18 Blora mampu menampung lebih banyak siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu.
0 komentar:
Posting Komentar