INFOBLORA.ID - Pemerintah Kabupaten Blora melakukan langkah tegas dengan mengevaluasi penggunaan anggaran internet di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan, rumah sakit, hingga kecamatan. Hasilnya, anggaran internet berhasil ditekan hingga lebih dari setengah miliar rupiah.
Evaluasi tersebut digelar dalam rapat di Ruang Pertemuan Setda, Kamis (16/4/2026), yang dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, M.Si.
Bupati mengungkapkan, dari total anggaran awal sekitar Rp 2,5 miliar, kini berhasil diefisienkan menjadi sekitar Rp 1,9 miliar.
“Terkait dengan internet, hari ini kita adakan rapat. Dari Rp 2,5 miliar untuk seluruh OPD dan kecamatan, tadi saya minta dilakukan efisiensi, dan hasilnya menjadi Rp 1,9 miliar,” jelas Bupati.
Meski terjadi pemangkasan anggaran, Bupati menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
“Semoga tidak mengurangi pelayanan, karena ini tersebar di semua OPD dan kecamatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, anggaran hasil efisiensi tersebut akan dihitung kembali untuk mendukung berbagai program prioritas, mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga perbaikan infrastruktur di Kabupaten Blora.
Dalam rapat itu juga dibahas efisiensi lain, termasuk penghentian langganan aplikasi edit video dan desain seperti CapCut dan Canva di salah satu dinas, yang ke depan tidak akan lagi dianggarkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora, Pratikto Nugroho, menyampaikan bahwa efisiensi ini dibarengi dengan penerapan standar penggunaan jaringan internet di setiap instansi.
“Pak Bupati dan Pak Sekda sudah mengambil kebijakan untuk standarisasi penggunaan jaringan internet. Untuk OPD dibatasi sekitar 100 Mbps, sedangkan kecamatan 50 Mbps,” terangnya.
Ia menambahkan, untuk unit pelayanan publik seperti puskesmas dan korwil, kebutuhan internet tetap menjadi prioritas agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. Begitu juga dengan OPD yang memiliki server penting, tetap akan mendapat perhatian khusus demi keamanan data.
Kebijakan ini, lanjut Pratikto, akan segera diterapkan dan terus dievaluasi.
“Jika nanti berdampak pada pelayanan masyarakat, tentu akan kita evaluasi kembali. Prinsipnya tetap untuk pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Blora juga berencana memperluas akses internet di ruang publik dengan melibatkan dukungan CSR dari berbagai pihak. Upaya ini termasuk mempermudah akses login wifi bagi masyarakat di area publik.
Dengan langkah efisiensi ini, Pemkab Blora berharap anggaran dapat digunakan lebih optimal tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar