INFOBLORA.ID - Kisruh yang melibatkan Pabrik Gula (PG) GMM Blora kian mengemuka dan dinilai tidak bisa lagi diselesaikan hanya sebatas wacana. Situasi ini bahkan disebut telah berkembang menjadi krisis kepercayaan yang dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari petani tebu, karyawan, hingga masyarakat luas.
Hal tersebut disampaikan oleh Yuyus Waluyo, seorang petani tebu, dalam wawancara terbarunya. Ia menegaskan bahwa persoalan yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar masalah teknis operasional.
“Ini bukan lagi soal teknis semata. Kita melihat ada ketidakpastian operasional, kebijakan yang tidak jelas arah, dan itu berdampak langsung pada kepercayaan publik,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Yuyus juga secara tegas mendorong agar DPRD Kabupaten Blora segera turun tangan dan mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan sektor strategis daerah.
Yuyus menilai, akar persoalan terletak pada penempatan kelembagaan yang kurang tepat sejak awal. Ia berpandangan bahwa Perum Bulog tidak memiliki kompetensi utama dalam mengelola industri gula secara menyeluruh.
“Bulog itu perannya di stabilisasi dan logistik pangan, bukan operator industri gula yang kompleks. Mengelola pabrik gula itu butuh ekosistem yang kuat, dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong adanya langkah koreksi struktural melalui pengambilalihan pengelolaan PG GMM oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Ia menyebut langkah ini sebagai opsi paling rasional dalam kondisi saat ini.
Menurutnya, PTPN memiliki pengalaman dan kapasitas yang lebih mumpuni dalam mengelola industri gula, mulai dari manajemen bahan baku, hubungan dengan petani, hingga efisiensi produksi dan distribusi.
“Bagi PTPN, itu sudah jadi makanan sehari-hari. Mereka punya sistem dan pengalaman,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepastian bagi petani tebu. Yuyus menegaskan bahwa petani membutuhkan jaminan serapan hasil panen, harga yang layak, serta pola kemitraan yang jelas dan berkelanjutan.
“Kalau sistemnya jelas, petani akan tenang. Sekarang ini yang terjadi justru sebaliknya, penuh ketidakpastian,” imbuhnya.
Tak hanya petani, Yuyus juga menyinggung nasib karyawan yang terdampak ketidakjelasan operasional. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung.
“Kalau terus dibiarkan, ini bisa jadi PHK terselubung. Harus ada arah restrukturisasi yang jelas, dan itu bisa lebih terjamin kalau dikelola oleh PTPN, tentu dengan pengawalan agar pekerja tidak dirugikan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa opsi pengambilalihan ini bukanlah bentuk penjualan aset negara, melainkan bagian dari penataan ulang antar BUMN agar fungsi dan perannya lebih tepat sasaran.
“Ini bukan jual aset. Ini restrukturisasi agar lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Yuyus juga mengingatkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas jika tidak segera ditangani secara serius. Ia menilai sektor pergulaan di Blora memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat, khususnya bagi petani tebu yang menggantungkan hidup pada musim giling dan kepastian serapan hasil panen.
Ketika operasional pabrik tidak berjalan optimal, rantai ekonomi di tingkat bawah ikut terganggu, mulai dari petani, buruh tebang angkut, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas pabrik gula.
Selain itu, ia juga mendorong agar proses pengambilan kebijakan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, DPRD, serta perwakilan petani dan karyawan.
“Jangan sampai keputusan strategis diambil tanpa mendengar suara mereka yang terdampak langsung. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang, jadi harus ada komunikasi yang terbuka dan akuntabel,” tegasnya.
0 komentar:
Posting Komentar