INFOBLORA.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang pengelolaan sumur minyak rakyat. Langkah awal ini dimulai dengan proses identifikasi terhadap ribuan titik sumur minyak rakyat yang tersebar di wilayah Blora.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, saat memberikan keterangan pers di pendopo rumah dinasnya, Rabu (16/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Inspektur Jenderal Kementerian ESDM turut hadir di Blora, dan Menteri ESDM dijadwalkan akan mengunjungi Cepu dalam rangka menghadiri wisuda di PEM Akamigas.
"Identifikasi ini merupakan langkah krusial sebelum masuk ke tahap pengelolaan. Kami ingin melibatkan koperasi, BUMD, hingga pelaku UMKM lokal agar pengelolaan ini membawa manfaat bagi masyarakat sekitar," ujar Bupati Arief.
Bupati menegaskan bahwa proses pengelolaan sumur minyak rakyat harus berjalan sesuai dengan regulasi dan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Pemkab Blora akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait.
Satgas ini nantinya akan bertugas mengawasi aspek lingkungan, teknis, dan potensi dampak negatif lain yang mungkin timbul dari aktivitas pengeboran dan eksploitasi sumur minyak rakyat.
Berdasarkan estimasi sementara, jumlah sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora mencapai ribuan titik, tersebar di berbagai kecamatan. Untuk memperkuat basis data dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, Pemkab Blora merencanakan rapat teknis pada awal pekan depan.
"Senin nanti akan kami bahas lebih lanjut, termasuk pemetaan berbasis data yang telah kami kumpulkan. Ini penting agar langkah ke depan lebih terukur dan tepat sasaran," tambah Bupati.
Langkah cepat Pemkab Blora ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, mengingat potensi ekonomi yang besar dari sektor minyak rakyat di Blora jika dikelola secara legal, profesional, dan berkelanjutan.
Upaya ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Blora untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan nasional di sektor energi, sekaligus melindungi lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal. ***
0 komentar:
Posting Komentar