Komisi B DPRD Bantu Pemkab Blora Perjuangkan Infrastruktur Desa Hutan

Kunjungan kerja Komisi B DPRD Jateng ke Perhutani wilayah Blora guna mendiskusikan tantangan pembangunan desa hutan bersama LMDH. (foto: ag-infoblora)

BLORA. Tekad Pemkab Blora untuk memperjuangkan pembangunan desa hutan ternyata mendapatkan dukungan dari anggota Komisi B DPRD Jateng. Akhir pekan lalu anggota Komisi B DPRD Jateng yang diketuai oleh M Chamim Irfani datang langsung melaksanakan kunjungan kerja (kunker) untuk berdialog dengan 138 perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se Kabupaten Blora dan Perhutani.

Bertempat di gedung pertemuan Perhutani KPH Cepu, acara kunker yang dirangkaikan dengan halal bihalal tersebut dimulai pukul 15.30 WIB dengan dihadiri Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si, Ketua DPRD Blora H.Bambang Susilo, Kepala Perlindungan SDA dan Kelola Sosial Perhutani Divre Jateng Imam Puji Raharjo, Adm Perhutani se Kabupaten Blora dan Plt Sekda Blora Sutikno Slamet beserta jajarannya.

Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi B RM.Yudhi Sancoyo mengemukakan bahwa teman-teman dari DPRD Jateng sangat berempati dan peduli dengan Blora. Terutama pasca Bupati H.Djoko Nugroho bercerita tentang kendala-kendala Blora dalam melaksanakan pembangunan di wilayah desa hutan.

“Bupati Blora, Mas Kokok (sapaan akrab Djoko Nugroho) beberapa waktu lalu datang menemui kami di Semarang. Beliau ngudoroso atau curhat tentang permasalahan Blora yang kini sedang dihadapi. Utamanya kendala membangun infrastruktur dan perekonomian di desa-desa hutan yang erat kaitannya dengan Perhutani,” ucap Yudhi Sancoyo.

Atas dasar itulah, menurut Yudhi Sancoyo para anggota Komisi B DPRD Jateng memutuskan untuk datang ke Blora guna ikut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan lewat LMDH.

“Blora memang terkenal luas hutannya, namun sebisa mungkin masyarakat yang tinggal di desa-desa hutan harus sejahtera. Kita ingin Perhutani untuk bisa mengijinkan masyarakat untuk ikut menggarap tanah Perhutani dengan tanpa merusak tanaman pokok hutan demi peningkatan ekonomi,” jelasnya.

Adapun Wakil Bupati Blora, H.Arief Rohman M.Si menyampaikan bahwa memang benar pada saat ini dibawah kepemimpinan Bupati H.Djoko Nugroho bersama dirinya sedang memprioritaskan pembangunan desa-desa hutan.

“Hampir separuh atau 48 persen lebih wilayah Blora merupakan hutan jati milik 7 KPH Perhutani. Perlu adanya sinergitas antara Pemkab dan Perhutani agar bisa membangun desa-desa hutan utamanya sektor infrastruktur dan pemanfaatan aset Perhutani menjadi objek wisata. Kami terus berupaya agar jalan-jalan Perhutani yang menghubungkan desa-desa hutan bisa diperbaiki oleh Pemkab,” jelasnya.

Ketua DPRD Blora, H.Bambang Susilo pun menyatakan persetujuannya kepada Pemkab dalam hal rencana pembangunan desa hutan. “Selama ini Pemkab tidak bisa memperbaiki jalan hutan penghubung desa karena ruas jalan tersebut milik Perhutani. Masalah ini harus dipecahkan  bersama. Kami mohon Perhutani bisa memberikan hak pinjam pakai kepada Pemkab agar jalan-jalan hutan yang rusak bisa diperbaiki. Kalau mengambil alih itu menyalahi aturan,” terang Bambang Susilo.

Menanggapi masalah tersebut, Kepala Perlindungan SDA dan Kelola Sosial Perhutani Divre Jateng Imam Puji Raharjo menegaskan bahwa pada dasarnya Perhutani mendukung Pemkab Blora dalam melaksanakan pembangunan desa hutan.

“Perhutani tidak melarang, namun harus ada kerjasama atau kesepakatan yang jelas antara Pemkab dan Perhutani. Hubungi saja Adm Perhutani di masing-masing KPH untuk melakukan MoU, baik untuk pembangunan jalan ataupun pengelolaan potensi hutan untuk pariwisata,” ujar Imam.

Salah satu anggota Komisi B DPRD Jateng yang juga Ketua Fraksi PDIP Nuniek Sriyuningsih pun ikut mendorong agar Perhutani bisa membuka lebar ijin pengelolaan potensi wisata di wilayah hutan agar bisa dikerjasamakan dengan Pemkab Blora.

“Di Blora sangat banyak potensi wisata yang berada di wilayah hutan, seperti Gubug Payung, Goa Terawang, Kedungpupur, Waduk Greneng, Loko Tour dan lainnya. Kalau bisa dikerjasamakan akan lebih baik perawatan dan pengelolaannya sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan dunia pariwisata. Sebaliknya jika dibiarkan mangkrak, potensi itu hanya akan menjadi lokasi wisata uka-uka atau wisata hantu,” tegas Nuniek.

Khusus untuk LMDH, Komisi B DPRD Jateng berjanji akan mengupayakan kemudahan petani hutan (pesanggem) untuk memperoleh pupuk bersubsidi. “Kartu Tani akan segera dituntaskan agar seluruh petani bisa memperoleh pupuk dan menggarap lahan hutan,” pungkas Yudhi Sancoyo yang juga mantan Bupati Blora 2007-2010. (rs-infoblora)