Termiskin ke 15 se Jateng, Penanggulangan Kemiskinan Blora Harus Sinkron & Inovatif

Wakil Bupati Blora H.Arief Rohman M.Si memimpin rapat kerja TKPK di Gedung Bappeda, Selasa (15/3). (foto: gl-infoblora)

BLORA. Kemiskinan masih menjadi salah satu “momok” dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Blora, bahkan di Jawa Tengah hingga saat ini. Apalagi berdasarkan data terakhir, Kabupaten Blora masih berada di peringkat 15 sebagai wilayah termiskin dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab terus melakukan upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang salah satunya dengan menggelar rapat kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman, M.Si pada Selasa (15/3) di Gedung Bappeda Blora.

Dihadapan semua anggota tim yang terdiri dari seluruh SKPD, Camat, BUMN/BUMD, pengusaha, dan akademisi, Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si dalam sambutannya mengajak semua pihak terkait untuk melakukan sinkronisasi dan inovasi dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Program pengentasan atau penanggulangan kemiskinan harus sinkron, karena hingga saat ini masih banyak program yang berjalan sendiri-sendiri. Padahal penanganan kemiskinan tidak efektif bila dilakukan sendiri-sendiri, harus dikroyok oleh semua komponen dengan berbagai kegiatan baik dari perbankan, UMKM, perhotelan, investasi dan lainnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dengan demikian kemiskinan bisa ditekan dengan maksimal,” jelas H.Arief Rohman M.Si.

Ia juga meminta seluruh komponen tim penanggulangan kemiskinan dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk terus melakukan inovasi agar pengentasan angka kemiskinan tidak monoton. Apalagi target selalu naik sehingga perlu adanya inovasi cara-cara penanggulangan kemiskinan.

“Pasti akan timbul kejenuhan di tengah masyarakat miskin ketika program yang dilaksanakan hanya sesaat, tidak ada inovasi dan tidak berkelanjutan. Kemarin beberapa kali Pak Bupati menyampaikan inovasi penanganan kemiskinan dengan metode kewilayahan. Wilayah Blora selatan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan harus segera ditangani secara cepat dan terpadu,” lanjutnya.

Pemkab ingin mewujudkan kemudahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta kemudahan transportasi menjadi program utama sinkronisasi dan inovasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

“Saya minta beberapa bank baik BUMN maupun BUMD juga ikut berkontribusi dalam memikirkan pembangunan guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora. Jangan hanya mengeruk uang warga Blora untuk ditabung, tetapi juga ikut bersumbangsih dalam pembangunan Blora. Di lain kesempatan saya ingin mengumpulkan bank-bank ini,” tegasnya.

Begitu juga dengan pengusaha UMKM, Perhutani, Pertamina, serta para akademisi dari berbagai kampus yang ada di Kabupaten Blora juga diminta melakukan program-program pengentasan kemiskinan melalui pembinaan atau pelatihan ketrampilan.

“Semua harus sinkron dengan program kabupaten, saya minta Bappeda untuk segera menyusun rencana kerja ini agar bisa segera turun ke masyarakat menyasar desa miskin satu persatu,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Bappeda Blora Samgautama Karnajaya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Riyanto, Asisten 2 Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra Bondan Sukarno, seluruh kepala SKPD, Camat, dan anggota tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora. (rs-infoblora)