Kasus Pengadaan Tanah Kantor PA Blora Akan Dilimpahkan ke Pengadilan

Tanah yang ditempati kantor PA Blora menjadi bermasalah, karena harga belinya dinilai diluar kewajaran. Saat ini, kasus dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk PA Blora itu, akan segera dilimpahkan ke persidangan.

BLORA. Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora akan segera melimpahkan kasus dugaan penyimpangan tanah Pengadilan Agama (PA), ke pengadilan dalam waktu dekat. Saat ini, tengah dilakukan ekspos terakhir dari kasus itu, untuk menentukan langkah selanjutnya.

Sehingga, nasib Sumadi, salah satu tersangka kasus itu, yang merupakan mantan pejabat di PA setempat akan segera ditahan. Sebab, dari empat tersangka kasus itu, berkas Sumadi selesai lebih dulu. 

”Kami menggelar ekspos akhir kasus itu, untuk menentukan langkah selanjutnya. Sehingga, tidak lama lagi kasus itu akan disidangkan,” kata Kajari Mochamad Djumali, kemarin.

Djumali menambahkan, tim jaksa penuntut umum (JPU) saat ini sudah dibentuk, yang terdiri dari jaksa peneliti dan tim penyidik. Pihak kejaksaan, tambahnya, sedang membahas hasil pemeriksaan kasus tersebut. ”Kita bahas, apakah tersangka layak ditahan atau tidak,” ujarnya.

Jaksa asal Surabaya itu menjelaskan, kasus tersebut memang menjadi sorotan di Kabupaten Blora yang menjadi perhatian, karena melibatkan sejumlah orang penting di kabupaten itu. Selain itu, kasus tersebut juga sudah sangat lama ngendon di kejaksaan.

”Kami tidak kejar tayang. Tapi, memang prosesnya sangat panjang, dan ini sudah masuk babak terakhir,” jelas Djumali.

Diketahui, kasus dugaan penyimpangan tanah PA Blora diselidiki sejak 2008 silam. Dalam kasus itu, Kejari Blora menetapkan empat tersangka. Masing-masing adalah Sumadi, Sofyan Riyanto dan Mukhidin serta Ida Nursanti.

Riyanto yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, saat ini berdinas di PA Grobogan. Sedangkan Mukhidin, beralih tugas berdinas di kantor PT Agama Jateng. Semenetara Ida Nursanti, adalah pemilik tanah yang dibeli PA Blora. 

Peranan Sumadi sebagai tersangka, karena ia sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek pengadaan tanah kantor PA Blora. Sehingga, Sumadi dianggap paling bertanggungjawab dalam kasus itu. Mulai dari pembelian sampai administrasi proyek lainnya.  (Aries-Murianews | rs-infoblora)