Kabupaten Blora Dilanda "Kutukan" Migas, Potensi Besar Tak Diimbangi Kemampuan Pengolahan

Lapangan migas Semanggi Kecamatan Jepon. Hampir di semua wilayah kecamatan se Kabupaten Blora memiliki potensi migas, tetapi pengolahan hasil migas di Blora masih minim. (rs-infoblora)

BLORA. Melimpahnya sumber daya alam minyak dan gas (migas) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tak diimbangi dengan adanya pengolahan hasil sumber daya alam yang baik di daerah setempat. Akibatnya Blora seperti terkena kutukan migas. 

Hal itu disampaikan Plt Direktur PT Blora Patra Energi (BPE), Christian Prasetya. Ia menyatakan, bahwa Blora saat ini sudah terkena kutukan Migas. “Itu terjadi karena Kabupaten Blora tidak bisa mengelolanya sendiri dengan baik,” ungkap Christian, kemarin.

Menurutnya, jika Blora ingin terbebas dari kutukan itu, maka Blora harus mampu mengelolanya sendiri. “Kabupaten Blora harus mempunyai kilang pengolahan migas sendiri. Entah itu memanfaatkan kilang Cepu ataupun membangun kilang baru,” tandas Christian.

Dia menjelaskan, Kabupaten Blora mempunyai pentensi minyak yang cukup untuk 25 tahun ke depan. "Tapi kenapa Blora tidak bisa megolah minyak sendiri, seperti Bojonegoro yang saat ini ada PT Tri Wahana Universal (TWU)," ujar dia mengungkapkan.

Christian sangat menyayangkan tidak maksimalnya keberadaan kilang minyak berkapasitas 10.000 barel per hari di Kecamatan Cepu. "Itu lebih besar dibandingkan dengan kilang TWU yang hanya mempunyai kapasitas produksi 6.000 barel perhari. Kenapa Bojonegoro bisa sedangkan Blora tidak bisa?" ujar dia penuh tanya.

Karena itu, dia berharap, di Blora kedepan ada aktivitas pengolahan minyak mentah menjadi minyak setengah jadi atau menjadi produk jadi yang siap jual dengan nilai ekonomis lebih tinggi.

“Tidak hanya menjual minyak mentah ke luar, lalu kita membelinya lagi dengan harga mahal,” ujar pria berkacamata ini.

Menurut Christian, dengan berdirinya kilang di Blora, bisa mendatangkan multiplier effect yang luar biasa, terutama penyerapan tenaga kerja lokal. “Blora sudah waktunya ada processing activity,"  tegasnya.

Hal ini dikarenakan tidak mungkin lagi Blora mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu. "Karena permasalahan DBH Blok Cepu ini terbentur dengan Undang-undang. Perlu waktu lama dan tahapan yang berbelit untuk merubah regulasi tersebut. Kalau Blora hanya bergantung pada DBH Blok Cepu, Blora tidak akan pernah maju, dan Blora akan selalu terpuruk dalam perekonomian,” pungkas Christian. (rs-infoblora | ams-suarabanyuurip)